Loading...

Jumat, 16 September 2011

ringkas materi sejarah kelas XII SMA

BAB I
PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA
A. UPAYA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
1. BPUPKI
Pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letjen Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai ( BPUPKI ) untuk menghadapi situasi kritis. Susunan anggota pengurusnya adalah 1 orang ketua 2 orang ketua muda dan 60 orang anggota. BPUPKI mulai bersidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar Negara dan UUD.Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta.
Pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua untuk menerima laporan dari ketua panitia ( Soekarno ) yang terdiri dari 3 keputusan yaitu :
a. Pernyataan Indonesia merdeka
b. Pembukaan UUD
c. Batang Tubuh UUD
2. PPKI
Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, maka Jepang segera membubarkannya dan membentuk PPKI ( Dokuritsu Junbi Iinkai ) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang berjumlah 21 orang dan tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6 orang anggota sehingga PPKI sudah diambil alih sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia dan bukan semata-mata badan yang dikehendaki Jepang.
Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kota Hirosima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, sehingga Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Sementara Soekarno, Muhammad Hatta dan Radjiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi di Dalat-Vietnam untuk menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang.
B. PROSES PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI
Berita penyerahan Jepang terhadap Sekutu tidak bisa ditutup-tutupi lagi, oleh karena itu golongan pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan namun para golongan tua berpendapat harus dimusyawarahkan dulu dengan PPKI karena merupakan alat perjuangan. Akhirnya tanggal 16 Agustus pagi Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok ( selatan Karawang ).
Jam 12 malam akhirnya mereka ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Rumusan naskah Proklamasi yang asli adalah tulisan tangan Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan, seperti kata tempoh diganti tempo, masalah tanggal dan yang menandatangani naskah proklamasi.
C. MAKNA PROKLAMASI BAGI BANGSA INDONESIA
Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 hari Jum’at dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya dilakukan pengibaran bendera Merah Putih dan sambutan Walikota Soewiryo dan dr Muwardi. Peristiwa besar itu hanya berlangsung selama kurang lebih satu jam dengan penuh khidmat, sekalipun sangat sederhana namun membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu Indonesia bebas dari belenggu penjajah.
D. PEMBENTUKAN BADAN KELENGKAPAN NEGARA
Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan rapat yang membahas :
1. Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
3. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden
Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan :
1. Penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden
2. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi
Untuk menghadapi kekuatan Jepang dan Sekutu pemerintah Indonesia membentuk Badan Kemanan Rakyat ( BKR ) pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berada di bawah wewenang KNIP. Oleh karena datangnya pasukan Sekutu dan NICA yang silih berganti sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat ( TKR ) pada tanggal 5 Oktober 1945.Pada tanggal 1 Januari 1946 diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat ( TKR ) lalu tanggal 26 Januari berubah menjadi Tentara Republik Indonesia ( TRI ). Untuk menyempurnakan TRI maka pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) tanggal 7 Juni 1947.
BAB II
KONFLIK INDONESIA-BELANDA TAHUN 1945-1949
A. PETA WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA
Setelah Indonesia merdeka tidak berarti Indonesia bebas dari segala bentuk penguasaan asing tapi masih berhadapan dengan Belanda yang ingin mencoba kembali menananmkan kekuasaannya. Belanda menggunakan berbagai macam cara untuk bisa kembali berkuasa seperti, membonceng pada pasukan sekutu dan pembentukan Negara-negara boneka. Pembentukan Negara boneka bertujuan untuk mengepung kedudukan pemerintah Indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan RI. Setiap ada perjanjian selalu diingkari oleh Belanda. Belanda hanya mengakui wilayah RI meliputi Jawa dan Sumatera yang di dalamnya berdiri Negara-negara boneka bikinan Belanda.
B. PERBEDAAN IDIOLOGI DAN STRATEGI DALAM MENGHADAPI BELANDA
Pada tanggal 1 Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat Politik dengan tujuan agar kedaulatan RI diakui dan agar di Indonesia terbentuk dan berkembang partai Politik.Namun kemauan itu diselewengkan dengan terjadinya pergeseran bentuk pemerintah dari bentuk Kabinet Presidensial ke Kabinet parlementer.Sutan Syahrir terpilih sebagai Perdana Menterinya. Pemerintah Sutan Syahrir berkeinginan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi bukan dengan kekuatan senjata. Hal inilah yang menimbulkan pro kontra terhadap strategi menghadapi Belanda. Konflik ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan Agresi militernya.
C. WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA DAN PUSAT-PUSAT KONFLIK INDONESIA-BELANDA DI  BERBAGAI DAERAH
Pada tanggal 15 September 1945 sekutu masuk ke Indonesia dan membonceng NICA ( Belanda ) yang bertujuan untuk menjajah kembali Bangsa Indonesia sehingga terjadi pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, Pertempuran di Sulaswesi Selatan, Peristiwa Merah Putih di Minahasa, Pertempuran Medan Area, 5 Hari di semarang, Puputan Margarana, dsb.
Untuk menghentikan tembak menembak antara RI-Belanda maka mulai 10 Nopember 1946 diadakan perundingan Linggajati (ditanda tangani 25 Maret 1947) yang isinya :
1. Belanda mengakui secara defakto wilayah RI atas Jawa, Sumatera dan Madura
2. RI-Belanda akan membentuk NIS dengan nama RIS
3. RI-Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
4. Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.
Ternyata Belanda menghianati isi perjanjian tersebut dan melakukan Agresi Militer I tanggal 21 Juni 1947 sehingga mendapat reaksi PBB. Penghentian tembak menembak dilakukan tanggal 1 Agustus 1947 dan DK PBB membentuk KTN yang anggota-anggotanya :
1. Australia ( Wakil Indonesia ) : Richard Kirby
2. Belgia ( Wakil Belanda ) : Paul Van Zeeland
3. USA ( Penengah ) : Dr. Frank Graham
Anggota KTN tersebut membantu pihak RI-Belanda untuk mengadakan perundingan di atas geladak Kapal Amerika USS RENVILLE ( 8 Desember 1947 ) dan ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 yang isinya :
1. Belanda mengakui wilayah RI yang sedang diduduki ( Yogyakarta )
2. TNI harus hijrah ke daerah RI
3. RI merupakan bagian dari RIS
4. Dalam jangka waktu ± 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS.
Namun tidak semua masyarakat Indonesia menyetujui isi perjanjian tersebut, seperti SM Kartosuwiryo yang mendirikan DI / TII, Pemberontakan PKI Madiun ( Muso ) 1948. Belanda bertekad untuk menghapus RI dan menghancurkan kekuatan TNI. Untuk iti Belanda melakukan Agresi militer II tanggal 19 desember 1948. Belanda menyerbu Yogyakarta dan menawan presiden dan wapres serta pemimpin politik lainnya. Sebelum itu presiden sempat mengirimkan kawat pada Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera. Apabila tidak sanggup maka diserahkan pada Sudarsono, AA Maramis dan LN Palar untuk membentuk pemerintah pelarian RI di India.
Pada tanggal 28 Januari 1948 DK PBB memutuskan penghentian operasi militer Belanda dan para pemimpin RI yang ditawan harus dikembalikan. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perjanjian ROOM ROYEN di bawah pengawasan UNCI ( perubahan dari KTN ) dan pada tanggal 7 Mei 1949 terjadi kesepakatan :
a. Pernyataan Delegasi Indonesia
1. Menghentikan perang gerilya
2. Bekerjasama mengembalikan keamanan
b. Pernyataan Delegasi Belanda
1. Menyetujui pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta
2. Menghentikan operasi militer serta membebaskan para pemimpin RI dan selekasnya mengadakan KMB
D. HASIL KMB DAN KELANJUTAN KONFLIK INDONESIA-BELANDA
KMB dilaksanakan di DENHAAG ( Negeri Belanda ) pada tanggal 22 Agustus 1949 sd 29 Oktober 1949 dengan hasil keputusan :
a. Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS
b. Antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Belanda yang dikepalai oleh ratu Belanda
c. Tentara Belanda akan ditarik mundur dan tentara KNIL akan dibubarkan
d. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan.
Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS yang wilayahnya bekas kekuasaan Belanda tanpa Irian Barat. Penyerahan kedaulatan dilakukan di tiga tempat antara lain :
a. Amsterdam dilakukan oleh Ratu Belanda kepada PM RIS
b. Yogyakarta dilakukan oleh Pemerintah RI pada pemerintah RIS
c. Jakarta dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada RIS
Pembentukan Negara RIS ( 16 negara bagian ) berdasarkan isi KMB ternyata tidak disetujui oleh masyarakat Indonesia dan dengan tegas mereka menuntut dibubarkannya RIS dan kembali pada Negara Kesatuan RI mengingat Bahasa, bendera maupun hari Nasional sama dengan RI. Berdasarkan hasrat dan desakan Rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI dan saat itu juga Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara RI dan bangsa Indonesia segera memasuki era baru yaitu Demokrasi Liberal.
BAB III
ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA
A. PKI MADIUN 1948
Munculnya PKI merupakan perpecahan pada tubuh SI ( Sarikat Islam ) yang mendapat pengaruh ISDV ( Internasionalisme Sosialisme Democratise Vereeniging ) yang didirikan oleh HJFM. Snevliet Dkk pada bulan Mei 1914 di Semarang yang pada bulan Desember diubah menjadi PKI.
Pada tanggal 13 Nopember 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 September 1948 MUSO memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun. Tujuannya ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis. Pemberontakan ini menyebarhampir di seluruh daerah Jawa Timur namun berhasil di gagalkan dengan ditembak matinya MUSO sedangkan Semaun dan Dharsono lari ke Rusia.
B. DI/TII
1. JAWA BARAT
Dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo karena tidak setuj terhadap isi perjanjian Renville. Sewaktu TNI hijrah ke daerah RI ( Yogyakarta ) ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan nama Darul Islam ( DI )
2. JAWA TENGAH
Dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu. Selama Agresi Militer Belanda ke II Amir Fatah diberi tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TNI. Namun setelah banyak anggotanya ia beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DI/TII.
3. SULAWESI SELATAN
Dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar. Dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan APRIS ( Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ) dan menuntut aga45r Komando Gerilya Sulawesi Selatan ( KGSS ) dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi tentara maka terjadilah pemberontakan tersebut.
4. ACEH
Dipimpin oleh Daud Beureueh Gubernur Militer Aceh, karena status Aceh sebagai daerah Istimewa diturunkan menjadi sebuah karesidenan di bawah propinsi Sumatera Utara. Ia lalu menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya bagian dari DI/TII. Pemberontakan ini dapat dihentikan dengan jalan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ( MKRA ).
5. KALIMANTAN SELATAN
Dipimpin oleh Ibnu Hajar, ia menyatakan dirinya bagian dari DI/TII dengan memperjuangkan kelompok rakyat yang tertindas. Ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara serta melakukan tindakan pengacauan yang pada akhirnya Ibnu Hajar sendiri ditembak mati.
C. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil )
Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bekas tentara KNIL. Tujuannya agar pemerintah RIS dan negara Pasundan mengakui APRA sebagai tentara negara Pasundan dan agar negara Pasundfan tidak dibubarkan/dilebur ke dalam NKRI.
D. ANDI AZIS
Beliau merupakan komandan kompi APRIS yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan karena suasananya tidak aman dan terjadi demonstrasi pro dan kontra terhadap negara federasi. Ia dan pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor telkom, dan pos-pos militer TNI. Pemerintah mengeluarkan ultimatum agar dalam tempo 4 x 24 jam ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
E. RMS ( Republik Maluku Selatan )
Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil bekas jaksa agung NIT ( Negara Indonesia Timur ). Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah.
F. PRRI/PERMESTA
Setelah Pemilu I dilaksanakan, situasi semakin memburuk dan terjadi pertentangan . Beberapa daerah merasa seolah-olah diberlakukan secara tidak adil ( merasa dianaktirikan ) sehingga muncul gerakan separatis di Sumatera yaitu PRRI
( Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia ) dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husen dan PERMESTA ( Piagam Perjuangan Rakyat Semesta ) di Sulawesi Utara dipimpin oleh D.J. Somba dan Kolonel Ventje Sumual.
G. G 30 S/PKI
Pada tanggal 30 September 1965 jam03.00 dinihari PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan Komunis-Marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain maka diadakan operasi penumpasan :
1. Menginsyafkan kesatuan-keasatuan yang dimanfaatkan oleh PKI
2. Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo dari RPKAD
3. Gerakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang mendalanginya.
Akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan SK Presiden yang ditanda tangani pengemban Supersemar Ltjen Soeharto yang menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya tanggal 12 Maret 1966.
BAB IV
PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN
A. PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN
1. DEMOKRASI LIBERAL
Pada masa berlakunya Konstitusi RIS ( 1949 ) dan UUDS ( 1950 ) bangsa kita melaksanakan pesta Demokrasi Liberal dengan menggunakan sistem pemerintahan secara parlementer, di mana kepal negara adalah presiden sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab pada Parlemen ( DPR ). Pada masa itu situasi politik tidak stabil karena sering terjadi nya pergantian kabinet dan sering terjadi pertentangan politik di antara partai-partai yang ada. Adapun kabinet yang pernah memerintah antara lain
a. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 20 Maret 1951 )
Kabinet ini jatuh karena ada mosi tidak percaya bahwa M. Natsir tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat dan sering terjadi pemberontakan sehingga muncul gerakan DI/TII, Andi Azis, APRA, RMS dsb.
b. Kabinet Sukiman ( 26 April 1951 – 3 April 1952 )
Masalah yang dihadapinya adanya pertukaran nota antara Menlu Ahmad Subarjo dengan Duber AS Merle Cochran tentang bantuan ekonomi dan militer berdasarkan Mutual Security Act ( MSA ) atau UU kerjasama keamanan.
c. Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 )
Masalah yang dihadapinya yaitu :
1. Gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi
2. Peristiwa 17 Oktober
3. Peristiwa Tanjung Morawa
d. Kabinet Ali I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 )
Masalah yang dihadapinya yaitu pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi serta pergantian KSAD dari Bambang Sugeng pada Bambang Oetoyo
e. Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 maret 1956 )
Pada masa ini berhasil melaksanakan Pemilu I dengan 2 periode , tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Badan Konstituante. Pemilu I ini dimenangkan oleh 4 partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI.
f. Kabinet Ali II ( 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 )
Masalah yang dihadapinya yaitu timbulnya gerakan anti China dan pemberontakan PRRI/PERMESTA.
g. Kabinet Djuanda
Kabinet ini jatuh karena Badan Konstituante tidak bisa membuat UUD yang baru pengganti UUDS sehingga presiden mengeluarkan Dekritnya tanggal 5 Juli 1959 dan mengumumkan berlakunya Demokrasi Terpimpin.
2. DEMOKRASI TERPIMPIN
Karena Badan Konstituante tidak dapat membuat UUD baru pengganti UUDS maka pada tanggal 5 juli 1959 jam 17.00 hari jum’at Presiden Soekarno mengeluarkan Dekritnya yang berisi :
a. Pembubaran Badan Konstitiante
b. Berlaku kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS
c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat
Sejak saat itu Presiden mengumumkan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin yang di dalamnya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap UUD 1945 antara lain :
a. MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
b. Presiden mengangkat MPRS
c. Pidato presiden yang berjdul ” Penemuan Kembali Revolusi kita ” dijadikan GBHN
d. Lembaga tinggi dan tertinggi negara dijadikan pembantu presiden
e. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR-GR
Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden lebih anyak dipengaruhi oleh PKI dan PKI memainkan peranan pentingnya sehingga mendapatkan perlakuan istimewa dari presiden. Dalam rangka mewujudkan tujuannya maka PKI melakukan tindakan antara lain :
a. Dalam Negeri
1. Berusaha menyusup ke parpol dan ormas yang menjadi lawan
politiknya kemudian memecah belah
2. Dalam bidang pendidikan mengusahakan agar ajaran Marxis
Leninisme menjadi salah satu masta pelajaran wajib
3. Dalam bidang militer, mengindoktrinasi perwira ABRI dengan ajaran
komunis
b. Luar Negeri
Berusaha mengubah politik luar negeri yang bebas dan aktif menjurus ke
negara-negara yang komunis.
B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PENYUSUNAN UUD BARU
Badan Konstituante yang terbentuk hasil pemilu 1955 bertugas merumuskan konstitusi/UUD yang tetap sebagai pengganti UUD Asementara tahun 1950 bersidang pada tanggal 20 Nopember 1956. Ternyata dalam sidangt tersebut diwarnai dengan perdebatan sengit, para anggota Badan Konstituante lebih banyak mementingkan urusan partainya sendiri daripada kepentingan rakyat. Untuk itulah maka pada 21 Pebruari 1957 mengajukan gagasan yang disebut Konsepsi Presiden yang berisi :
a. Demokrasi terpimpin
b. Kabinet Gotong Royong yang beranggotakan semua wakil parpol
c. Pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan semua wakil partai politik
Konsepsi ini ditolak oleh beberapa partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan PRI karena lebih banyak didominasi oleh PKI. Pada tanggal 22 April 1959 dihadapan sidang Badan Konstitante presiden mengumumkan kembali ke UUD 1945 namun jumlah pendukung tidak mencapai KUORUM sehingga situasi tetap tidak menentu. Untuk itulah maka presiden mengeluarkan dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959.
C. KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH DENGAN KONDISI EKONOMI NASIONAL DAN DAERAHSAMPAI TAHUN 1965
1. SISTEM EKONOMI LIBERAL
a. Nasionalisasi De Javasche Bank
Sejak tahun 1951 Bangsa Indonesia hanya mengandalkan hasil perkebunan tanpa ditunjang oleh barang ekspor lain sedangkan barang impor semakin bertambah. Untuk itu pemerintah pada masa kabinet Sukiman menasionalisasi Bank milik Belanda menjadi milik Indonesia dengan nama Bank Indonesia. Usaha ini bertujuan untuk mengatasi krisis keuangan saat itu dan untuk menata ekonomi9 ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik.
b. Sistem ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ini merupakan gagasan Dr. Soemitro Djoyohadikusumo yang intinya merupakan suatu kebijakan untuk melindungi pengusaha pribumi namun gagal karena para pegusaha Indonesia lamban dalam usahanya dan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah.
Usaha ini dilanjutkan oleh Menteri Yusuf Wibisono, pengusaha Indonesia diberikan pinjaman modal dengan harapan akan menjadi produsen dan dapat menghemat devisa negara.
Usaha selanjutnya dilakukan oleh Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadiosuryo yang mengutamakan tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi.
c. Sistem ekonomi Ali-Baba
Merupakan bentuk kerjasama antara pengusaha pribumi ( Ali ) dan non pribumi ( Baba). Ide inipun mengalami kegagalan karena pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dan pengusaha pribumi hanya diperalat untuk mempermudah mendapatkan kredit.
2. SISTEM EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
a. Devaluasi mata uang
Tanggal 24 Agustus 1959 pemerintah mendevaluasi mata uang Rp. 100,00 menjadi Rp. 100,00 dan Rp. 500,00 menjadi Rp. 50,00, sementara yang di bawah Rp. 100,00 tidak didevaluasi. Tujuan devaluasi untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan.
b. Menekan laju inflasi
Dalam upaya membendung aju inflasi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 2 tahun 1959 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 1959 dengan maksud untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar agar dapat memperbaiki kondisi keuangan dan pereknomian negara.
c. Melaksanakan pembangunan nasional
Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi ( DEKON ) di Jakarta.Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berpegang pada sistem ekonomi berdikari.

Senin, 25 Juli 2011

perjalanan hidup di negeri seberang

as. tulisan ini bukan sebuah rekayasa semata tetapi tulisan ini adala hasil penuturan pribadi saya yang sangat berharga buat pribadi dan danjugadapat dijadikan sebagai pengalaman bagi rekan-rekan yang mau merantau di negeri orang.

pertama : pengalaman yang pertama saya rasakan adalah ketiak saya pertama kali menginjkakan kaki di negeri orang yaitu di malaysia, dimana kehidupan saya yang pertama sangat sukar untuk dilewati oleh orang banyak karena pengalaman ini berawal dari hidup dibawah naungan orang lain, pada bulan pertama saya bekerja di kelapa sawit dengan upah RM.200.00 selama 3 bulan, setelah itu saya pindahkerjauntuk mencari kerjayang pendapatan saya lumayan banyak tetapi kenyataan yang saya dapat malah lebih memberatkan pribadi saya, kemudiansaya berpindahkerja lagidisuatu kawasanyang banyaksekaliorang bima dan alhamdullilaahsayadi terima kerja di situ.
kedua : pada awal pekerjaan saya mendapatkan gaji yang sukuplumayan dansaya bekerjaselama 1 tahun menjadi penombakkelapa sawit kemudian satutahun lagi saya beralihkerja menjadi konduktur lori kelapa sawit.
ketiga : tahun berganti danpekerjaansaya menjadi baik danpendapatannya cukup memuaskan tetapi namanyajuga anak muda susah sekali untuk bersikap irit tetapi saya selalu berlaku boros baik terhadap makanan maupun terhadap teman-temannya....bersambung ..?

Selasa, 19 Juli 2011

skripsi dampak peristiwa donggo 1972 terhadap kehidupan sosial politik kabupaten bima


DAMPAK PERISTIWA DONGGO 1972 TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL, POLITIK, EKONOMI, DI KABUPATEN BIMA
(SUATU TINJAUAN HISTORIS)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Pendidikan Sejarah
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Sejarah




 














OLEH :

SAIFULLAH
NIM. 2007 01 0321


JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP TAMAN SISWA BIMA
2011/2012
PERSETUJUAN

SKRIPSI berjudul “ Dampak Peristiwa Donggo 1972 Terhadap kehidupan  Sosial, Politik di Kabupaten Bima” ini di setujui oleh Pembimbing Untuk Diujikan.
























PEMBIMBING I






ASRUL RAMAN, M. Pd
NIDN. 0827078102
PEMBIMBING II






SYAHBUDDIN, S. Pd
Nip. 080806 7002
 








PENGESAHAN

SKRIPSI berjudul “ Dampak Peristiwa Donggo 1972 Terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi, Politik di Kabupaten Bima”

Telah dipertahankan di Depan Sidang  Penguji Akhir Pada :
Hari/Tanggal         : Sabtu, 16 Juli 2011
Waktu                    : 01. 30 – 02. 30

Oleh
SAIFULLAH
NIM. 2007 01 0321

Dan Yang Bersangkutan di Nyatakan
LULUS

DEWAN PENGUJI

NAMA
JABATAN
PARAF
Damhuji, M. Pd, MA
Ketua

Tati Haryati, S. Pd
Sekretaris

Sholihin, M. HUM
Penguji I

Tati Haryati, S. Pd
Penguji II

Asrul Raman, M. Pd
Pembimbing I

Syahbuddin, S. Pd
Pembimbing II




Mengetahui
Ketua Program Studi Sejarah





DAMHUJI, M. Pd. MA
Nidn.





                                             




Skripsi ini penulis persembahkan untuk:
1.      Buat kedua orang tuaku ayahnda Masrin Isnain, Ibunda Hatijah tercinta yang dengan segala pengorbanannya telah menggerakkan hati saya untuk selalu semangat dalam menghadapi arti sebuah hidup yang sebenarnya serta motivasi dalam skripsi ini.
2.      Kakaknda tercinta Husnin yang telah membrikan semangat dan dorongan disetial langkah penyusunan skripsi ini.
3.      Adikku tersayang Nurfatun dan Sri yang telah menyempatkan waktunya dan selalu memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4.      Buat mbak Tatikku sayang yang telah memberikan motivasi serta do'a bagi penulis, bahwasannya "dimanapun kita berada Allah akan selalu menguji kita".
5.      Seluruh keluarga penulis; semoga skripsi ini bisa memberikan inspirasi untuk menggapai masa depan yang lebih baik.
6.      Teman-temanku seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini serta teman-teman KKN yang telah memberikan masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7.      Seluruh Mahasiswa Taman Siswa Bima semoga cepat bangun dari tidurnya.




MOTTO

Kejujuran adalah mata uang dimana-mana
Kejujuran tidak bisa dibeli dengan apapun tetapi
Kejujuran mampu membeli segala-galanya


IKUTILAH ARUS DIMANAPUN ENGKAU BERLAYAR
NAMUN PEGANG TEGUHLAH AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH
BAGAI KARANG YANG KOKOH MESKI DIHANTAM BADAI


Kejarlah Impianmu dan Tinggalkanlah Kesia-siaan.


























  YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN SISWA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
TAMAN SISWA BIMA
SK. MENDIKNAS NO. 176/D/O/2007
                   Jl. Lintas BimaTente Palibelo-Bima Telp (0374) 42891

                 


Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan  saya juga tidak terdapat  karya/pendapat yang pernah ditulis atau ditampilkan oleh orang lain kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang secara tertulis dalam naskah dan semuanya telah dijelaskan sumbernya serta disebutkan di dalam daftar pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
Woha Bima,     Juli 2011
Penyusun




Saifullah
2007 01 0321
 















ABSTRAK
SAIFULLAH : 2011, Dampak Peristiwa Donggo 1972 Terhadap Kehidupan Politik, Ekonomi Dan Sosial Kabupaten Bima, Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa Bima,Dosen Pembimbing I : Asrul Raman, M. Pd, Dosen Pembimbing II : Syahbuddin, S. Pd

Kata Kunci : Kehidupan Sosial, Politik dan Ekonomi.

Sebuah karya ilmiah yang baik dan benar harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis. Oleh karena itu Penulisan sejarah peristiwa donggo 1972 ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang peristiwa 1972, dan untuk mengetahui bagaimana dampak peristiwa Donggo terhadap  bidang social dan politik baik Kecamatan Donggo maupun Kabupaten Bima
Penulisan skripsi ini termasuk dalam Penelitian historis. penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan metode sejarah dengan studi literatur dan lapangan. Metode penulisan sejarah terdiri dari empat langkah yaitu, heuristik yaitu mencari dan mengumpulkan sumber data penelitian, kritik sumber, intepretasi yaitu penafsiran terhadap data-data yang telah dikritik, dan historiografi yang berarti penulisan sejarah.
Peristiwa Donggo 1972 merupakan peristiwa yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Donggo dan Kabupaten Bima, karena peristiwa ini menyangkut  masalah kehidupan di bidang social, budaya, politik dan ekonomi. Oleh karena itu peristiwa Donggo adalah peristiwa lahir dan berkembangnya kehidupan masyarakat Donggo seutuhnya.
Dampak peristiwa donggo 1972 terhadap kehidupan masyarakat donggo dan Kabupaten bima adalah adanya perkembangan dan pengembangan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya serta adanya pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelangsungan hidup orang banyak, serta perkembangan politik masyarakat Donggo  dan Kabupaten Bima berjalan dengan baik  yang dibuktikan dengan dijalankan pemilu secara jujur dan adil (jurdil)
Ada beberapa pertimbangan yang mendorong peneliti memilih Peristiwa Donggo 1972 sebagai tema penelitian. Pertama, peran dan posisi mengenai pelaku peristiwa donggo yang terjadi tahun 1972 masih  kurang dibahas dan dipublikasika secara umum.  Berangkat dari realita inilah peneliti akhirnya merasa tertarik dan berinisiatif untuk membuat dan melanjutkan penulisan sejarah Peristiwa Donggo 1972 tersebut dalam bentuk sebuah karya yang utuh berupa Skripsi. Kedua, bahwa sebagai sebuah paham politik dan social yang merupakan formula keyakinan politik pelaku peristiwa Donggo. Ketiga, sebagai sebuah kajian dalam penelitian sejarah peristiwa Donggo yang merupakan pengembangan dari pendidikan sejarah di STKIP Taman  Siswa Bima.
Hasil penelitian ini menunjukkan secara garis besar, Bahwa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa 1972 adalah karena adanya kebijakan pemerintah kabupaten Bima terhadap masyarakat Donggo yang belum di realisasikan sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh bupati Bima itu sendiri, serta menutut ketidakadilan pemerintah Kabupaten Bima dalam pembangunan ekonomi masyarakat Donggo pada umumnya. peristiwa tersebut mempunyai dampak yang sangat besar sekali dalam kehidupan masyarakat Donggo di segala bidang kehidupan seperti bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Donggo pada umumnya, pertama adanya pembangunan sarana dan prasarana Kecamatan misalnya dibangunnya kantor-kantor Kecamatan, dibuka jalan-jalan baru yang menghubungkan Desa yang satu dengan Desa yang lainnya, kedua sistim pemerintahan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan pemilu dengan jujur dan adil (jurdil) di Kecamatan Donggo.


















KATA PENGANTAR

Untaian puji syukur hanya untuk Allah SWT semata. Yang Maha Melihat dan Mengetahui apa yang tersirat dalam hati hambanya. Dialah yang membimbing hati seorang hamba untuk senantiasa ridha atas segala takdir-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada figur teladan umat, berakhlaq mulia, penegak kebenaran, penerang jalan sepanjang zaman, Rosulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah mengikuti jalan perjuangannya.
Alhamdulillah dengan susah payah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:.“Dampak Peristiwa Donggo 1972 Terhadap Kehidupan Politik dan Sosial Kabupaten Bima. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang latar belakang peristiwa Donggo 1972 serta dampak kehidupan masyarakat Kecamatan Donggo dan Kabupaten Bima.
Penulisan Skripsi  ini di susun sebagai tugas akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih kepada :
1.      Bapak Drs. Sudirman  selaku Ketua Lembaga Pendidikan Taman siswa Bima
2.      Bapak Damhuji, M. Pd selaku ketua jurusan sejarah di STKIP Taman Siswa Bima.
3.      Bapak Asrul Raman, M. Pd selaku Pembimbing I dalam penyusun Skripsi.
4.      Bapak  Sayhbuddin, S. Pd selaku Pembimbing II dalam penyusunan Skripsi.
5.      Dosen-dosen Program studi pendidikan sejarah  yang telah menyampaikan ilmunya selama perkuliahan di STKIP Taman Siswa Bima.
6.      Kedua orang tua serta keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
7.      Adik –adik yang saya banggakan  yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyusun skripsi ini.
8.      Teman-teman mahasiswa KKN yang telah membantu saya selama kegiatan KKN
9.      Rekan-rekan angkatan 2007 pendidikan sejarah yang tidak bisa saya sebutkan  satu-satu yang banyak memberikan motivasi kepada penulisan.

Belo,     Juli 2011
Penyusun



SAIFULLAH
2007 01 0321
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan  skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala masukan dan kritik serta bimbingan dari pembimbing yang sifatnya membangun penulis terima dengan senang hati.









DAFTAR ISI
Halaman Judul………………………………………………………………...
i
Halaman Pengesahan………………………………………………………….
ii
Pernyataan ……………………………………………………………………
iii
Persembahan ………………………………………………………………….
iv
Motto …………………………………………………………………………
v
Abstrak………………………………………………………………………..
vi
Kata Pengantar………………………………………………………………..
viii
Daftar Isi………………………………………………………………………
ix
Bab  I
Pendahuluan……………………………………………………
1
A.    Latar Belakang…………………………………………………...
B.     Rumusan  Masalah……………………………………................
C.     Tujuan Penelitian…………………………………………………
D.    Manfaat Penelitian……………………………………………….
E.     Kajian Pustaka……………………………..................................
F.      Historiografi Yang Relevan………………………………………
G.    Metode dan Pendekatan Penelitian……………………………….
H.    Sistimatika Penulisan…………………………………………….
1
8
10
10
12
14
16
22
Bab II
Gambaran Umum Wilayah Penelitian………………………
23
A.    Keadaan Geografisnya…………………………………………...
B.     Keadaan Demografis……………………………………..............
C.     Sosial dan Budaya………………………………………..............
D.    Pendidikan………………………………………………………..
E.     Kesehatan ……………………………………………….............
F.      Agama……………………………………………………………
G.    Pemerintahan……………………………………………………..
H.    Tugas, dan Struktur Organisasi Pemerintah……………..............
I.       Sarana dan Prasarana…………………………………….............
23
24
27
28
29
31
32
34
35
Bab III
Peristiwa Donggo 1972 …………………………………..........
37
A.    Latar Belakang Peristiwa……………………………….............
B.     Jalannya Peristiwa………………………………………............
37
39
Bab IV
Dampak Peristiwa Donggo 1972 Terhadap Kehidupan Sosial Politik Kabupaten Bima ………………………………

41
A.    Kecamatan Donggo di Bidang………………………………….
1.      Sosial………………………………………………………..
2.      Budaya……………………………………………………...
3.      Politik……………………………………………………….
4.      Ekonomi…………………………………………………….
B.     Kabupaten Bima di Bidang……………………………………..
1.      Sosial dan Budaya…………………………………………..
2.      Politik dan Ekonomi………………………………………...
41
41
44
46
53
56
56
57
Bab V
Penutup………………………………………………………....
59
A.    Kesimpulan……………………………………………………..
B.     Saran-saran……………………………………………………..
59
60
Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

-          Nama-nama Responden
-          Foto Pelaku Utama Peristiwa
-          Daftar Pertanyaan



























BAB I
PENDAHULUAN
A.    LATAR BELAKANG
Nama Donggo berasal dari bahasa Bima kuno yang berarti gunung yang tinggi (Doro Salunga). Penduduknya sekitar 22 ribu orang. Luas Kecamatan ini ± 406 km2, yang meliputi 13 Desa dan 52 kampung. Sesuai dengan namanya orang Donggo memiliki keberanian yang khas. Mereka juga terkenal menghargai pemimpin dan orang tua , guru, dan menjunjung tinggi persahabatan. Orang Donggo memang satu fenomena, hanya betapapun tegarnya mereka perubahan ikut mengubah tatanan masyarakat Donggo. Nilai, normal, dan tradisi telah banyak dilanggar, tidak mengherankan kalau kini tampak juga kelelahan dan ketidakberdayaan komunitas ini, komunitas ini juga dalam waktu cukup lama harus menjadi peladang yang berpindah tempat. Cara pemanfaatan lahan seperti itupun akhirnya telah merenggut alam dan lingkungan Donggo.
Maka Renainsans atau kebangkitan kembali komunitas ini yaitu pasca Peristiwa Donggo yang berpuncak 1980-an tidak banyak menolong Donggo. Kala itu banyak kaum muda Donggo mendapat pendidikan lebih baik. Sayang, hanya terkonsentrasi pada profesi guru dan sebagian tentara. Trauma “Peristiwa Donggo” mendorong mereka berbondong-bondong masuk angkatan bersenjata. Tapi hanya sedikit di antara mereka yang mengabdi  di daerahnya, selebihnya di luar daerah.
Gelombang kaum muda ke Jawa ikut meninggalkan peta sosial dan budaya  yang buram di daerah ini. Donggo praktis kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbakat.  Betapa tidak mereka seperti batu yang dilempar ke Jawa, tidak pernah kembali ke kampung halaman. Salah satu yang menganjal adalah tidak adanya mentalitas wirausaha pada sebagian besar kaum muda. Generasi muda Donggo juga banyak yang enggan kembali ke akar tradisinya sebagai petani. Mereka lebih gagah kalau menjadi orang kantoran dan PNS, pada hal untuk membangun Donggo menjadi lebih maju dan Mampu mengali potensinya dengan optimal diperlukan tenaga-tenaga serta sarjana-sarjana pertanian dan peternakan yang mempunyai kompetensi di bidang masing-masing.
Peristiwa Donggo 1972 merupakan miniatur dari akumulasi situasi dan kekecewaan Bangsa Indonesia pada umumnya. Orang Donggo mewakili aspirasi anak Bangsa yang tampil sebagai martil bagi Demokrasi di Bima Belahan Timur. Bagaimanapun Kecamatan Donggo merupakan anak  kandung dari ibu pertiwi yang tidak bisa dipisahkan dari Pemerintahan Kabupaten Bima. Penderitaan masyarakat Donggo adalah penderitaan kita semua yang juga penderitaan masyarakat Kabupaten Bima. Pemimpin Kabupaten Bima sudah membuat rakyatnya sengsara dan menderita tekanan batin kronis yang disebabkan tersumbatnya jalur transformasi, Idelogi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Bima.
Penyelenggaraan negara dengan sistim pemerintahan desentralisasi mengoptimalkan peran serta rakyat secara langsung, terutama dalam penyaluran aspirasi politiknya pada pilkada maupun pilpres. Berbeda dengan sistem pemerintahan sentralisasi. Sistim yang memungkinkan pihak penguasa melakukan segala macam tipuan politik seperti rekayasa politik, paksaan kehendak. Penyeragaman  demokrasi pancasila dan UUD 1945 oleh pemerintah orde baru membuat orang hanya mampu berteriak keras pada batin, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah dirinya, semua orang hidup di luar karakternya.
Suatu fakta sejarah yang tak terbantahkan, kasus pemilu 1971 di Bajo, Peristiwa Donggo 1972. Beberapa peristiwa besar di Jakarta, Dou Donggo yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Donggo Bima (IPMDB)  tidak pernah absen. Sebut saja kasus suku, agama, ras, antara golongan (SARA) dan penghancuran tempat maksiat, penolakan Pengesahan Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) 1974, kasus peledakan 24 Maret 1978 dan usaha penggagalan Sidang Umum MPR di depan Trisakti.
Pada pelaksanaan do’a syukuran di Desa Kala yang dihadiri oleh seluruh orang Donggo Kabupaten Bima – Dompu dan aparat Tripika Donggo atas keselamatan Tragedi Mesjid Bajo, terutama karena tidak ada  jatuhnya korban jiwa. Abdul Majid Bakry meminta supaya dalam menyampaikan  aspirasi ke Kantor Bupati Bima jangan mencaci- maki pihak lain dan tidak membawa senjata tajam, karena bisa saja pemerintah berpretensi (beranggapan) negatif terhadap masyarakat Donggo.
Pada waktu syukuran di Desa kala, masyarakat Donggo sepakat untuk mendatangi Bupati Seoharmaji guna menagih janjinya untuk membangun Mesjid, sekolah, mengaspal jalan dan memasukkan listrik ke Donggo. Di pagi hari doa syukuran , massa Donggo pria –wanita turun ke Bima melewati Bajo–Sila–Sondosia- dan Pandai sambil membawa parang, tombak dan pentungan. Hal tersebut dilakukan karena khawatir pulang malam sehingga untuk berjaga-jaga dari serangan binatang buas di jalan. Ba’da shalat zuhur si Sila massa singgah di sungai Kancoa Rida untuk melaksanakan shalat. Selesai shalat perjalanan di lanjutkan ke Bima, pada waktu tengah malam di Pandai, sudah ada anggota DPRD dan ABRI/POLRI yang datang menghadang massa Donggo supaya tidak masuk Kota Kabupaten Bima. Keadaan yang tidak kondisif membuat Jamaludin mengambil alih mikrofon, ia memberi aba-aba agar masyarakat siap-siap  dan menahan diri jangan terpancing orang orang. Massa demonstran tetap tenang berada pada barisan, sementara ada yang meminta tiarap. Suasana menjadi  sedikit gaduh, tapi anggota ABRI/POLRI menenangkan massa.
Berkat ketabahan masing-masing pihak akhirnya dicapai kata sepakat. Terjadilah “ kesepakatan Pandai” yang berisi : orang Donggo kembali ke Donggo, dalam waktu tiga hari sejak kesepakatan sudah ada jawaban resmi pemerintah terhadap tuntutan masyarakat Donggo yaitu diterima atau tidaknya tuntutan tersebut. Selanjutnya masa membubarkan diri kembali ke Donggo menelusuri jalan pulang ke Donggo dalam kegelapan malam. Malam itu ada yang pulang  melalui Bajo dan ada yang pulang melalui Dusun Kamunti Desa O’o antara lain : Muhammad Ali Ta’amin, Jamaludin H. Yasin, H. Abbas Oya dan Yusuf Natsir (Su Nato).
Rentang waktu menanti jawaban hasil kesepakatan Pandai, masyarakat Donggo tidak melakukan aksi apapun, kecuali menunggu janji dari Bima. Sedangkan intelijen sudah mulai berkeliaran di Kecamatan Donggo, mereka meminta masyarakat Donggo ke Pasanggraha untuk di foto sambil memegang senjata tajam seperti tombak, parang, keris dan lain-lain. Namanya orang Desa. Senang sekali ingin di foto apalagi gratis. Mereka di foto sepuas-puasnya, malang tak dapat di tolak, yang memotret mereka adalah aparat intelijen yang sedang mencari data faktual sebagai bukti orang Donggo mau memberontak dengan menggunakan senjata tajam. Sedangkan pihak pemerintah di bawah Komando Letkol (Purn) Seoharmaji, menurut bocoran dari sebuah sumber prodemonstran sedang merancang penangkapan tokoh Donggo oleh ABRI yang didatangkan dari NTB dan Bali.
Pemerintah Bupati Bima Seoharmaji memerintahkan ABRI/POLRI untuk segera menangkap para pelaku Peristiwa Donggo. Operasi penangkapan dilakukan pada malam hari dan berhasil menangkap tokoh Mahasiswa Jakarta yaitu Abbas Oya B.A, yang kemudian di bawah ke Bajo. Sukses menangkap rombongan M. Ali Ta’amin, dilanjutkan penangkapan secara membabi buta terhadap tokoh Donggo lain hingga membuat situasi semakin mencekam. Ini menimbulkan kerisauan di kalangan masyarakat Donggo terutama nasib mereka yang tertangkap.
Sepekan lamanya peristiwa pemberontakan masyarakat Donggo menjadi top new (laporan Utama) seluruh media massa Nasional, elektronika maupun media cetak yang memuat berita pemberontakan versi pemerintahan cq Humas Pemda Propinsi NTB. Situasi justru Semakin tidak karuan karena ABRI/POLRI kian beringas menganiaya setiap orang Donggo yang dijumpainya. Donggo praktis dikuasai tentara dan polisi, urat nadi kehidupan orang di sana terhenti, semua rumah penduduk di geledah. Harta benda, uang, emas, dan perak digondol oknum ABRI/POLRI bahkan hewan ternak dijadikan sebagai santapan mereka di jalan-jalan. Ibu-ibu dan anak gadis Donggo pun tidak luput dari upaya pelecehan seksual. Dalilnya mencari keberadaan tokoh yang belum tertangkap. Yaitu Abdul Majid dan H. Kako.
Kekejaman yang dilakukan oleh ABRI/POLRI semakin menjadi-jadi, mereka bagaikan bola yang ditendang ke sana-sini, direndam di laut hingga malam hari, siang hari dipaksa menatap matahari. Sebagian besar ABRI/POLRI baik yang berpakaian dinas maupun preman sudah memenuhi seluruh Desa di Kecamatan Donggo, dengan konsentrasi di O’o dan Kala tempat kediaman kelima tokoh tersebut yang masih misterius.
Persidangan pertama Peristiwa Donggo, 14 Mei 1973, di Pengadilan Negeri Raba Bima. Selanjutnya dilaksanakan dua kali seminggu dengan dihadiri ribuan pengunjung yang datang dari berbagai penjuru di Kabupaten Bima. Mungkin dalam sejarah persidangan perkara apa saja, persidangan inilah yang memecahkan rekor teramat ramai dan meriah seperti massa kampanye pemilihan umum, aparat keamanan kewalahan mengaturnya. Dalam tuntutan yang dibacakan  sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandar, menuntut hukuman mati bagi ke lima terdakwa karena melakukan makar yaitu melawan pemerintahan yang sah dengan tuduhan melanggar pasal 1 Penpres nomor 11 tentang subversi. Tetapi tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum, akhirnya pembela terdakwa Abdullah Mahmud, S.H dan Ibrahim Muhammad Iskandar S. H. sebagai hal mengada-ngada dan tidak berdasar sama sekali. Akhirnya setelah melalui perdebatan panjang antar penuntut umum dengan tim pembela terdakwah  pelaku Peristiwa Donggo, kelima terdakwa di vonis hukuman penjara masing –masing antar 2 hingga 5 tahun.
Mengingat leteratur sejarah mengenai Donggo sangat minim apalagi sejarah hidup tokoh perjuangannya dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1975. Kalau dilihat kondisi sekarang masih banyak generasi muda Donggo hanya mengenal sepintas tokoh bersejarah Donggo seperti ; Tuan Guru Abdul Majid Bakry, H. Kako, H. M. Ali Ta’amin, H. Abas Oya BA, Jamaludin H. Yasin. Itupun melalui cerita dari mulut ke mulut, jarang mengenal wajah, lebih-lebih mengetahui karakter keseharian, pandangan, sikap , ucapan, dan tindakan mereka. Ke lima tokoh tersebut merupakan sejarah kebangkitan Dou Donggo yang sebelumnya dipandang sebelah mata, bahkan sebagai bahan ejekan dan olokan oleh orang kota atau manusia “berdarah biru”.
Agar perjuangan para tokoh Donggo tidak sirna begitu saja, sebagai generasi penerus, penulis dalam menyusun skripsi ini berkewajiban moral untuk merangkum penggalan cerita perjuangan mereka lewat penyusunan karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi. Pada hal ini adalah sebuah komoditas politik budaya yang bisa dijadikan vitamin pembangkit energi semangat juang Dou Donggo yang tertidur pulas akibat dimarjinalisasikan dari abad ke abad oleh penguasa.
Inilah salah satu  pendorong penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul Dampak Peristiwa Donggo 1972, dengan harapan agar bisa mengambil intisari dari perjuangan tokoh Donggo 1972 dengan memperkaya khasanah literatur, pengetahuan dan wawasan mahasiswa, sehingga generasi muda terbuka terhadap modernisasi, pandai dan sebagai pembela kepentingan kaum duafa (kaum lemah).

B.     RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan dari deskripsi singkat pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dengan mengacu pada judul penelitian ini, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:
a.       Bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa Donggo tahun 1972 ?
b.      Bagaimana dampak  peristiwa Donggo tahun 1972 terhadap bidang Sosial, Politik  di Donggo ?
c.       Bagaimana dampak peristiwa Donggo 1972 di bidang sosial, Politik masyarakat Bima umumnya ?
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka ruang lingkup permasalahan dibatasi baik secara tematis, spasial maupun temporal. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa cakupan masalah dalam penelitian ini sangat kompleks dan agar penelitian ini lebih terfokus pada titik persoalan sehingga dapat menjawab substansi permasalahan secara memadai.
Batas Spasial penelitian di lakukan di Kabupaten Bima khususnya di Kecamatan Donggo yang terdiri dari enam desa yaitu Desa Kala, Desa O’o, Desa Mbawa, Desa Mpili, Desa Doridungga dan Desa Bajo, dimana ke enam Desa ini merupakan tempat yang sangat besar pengaruhnya terhadap peristiwa Donggo 1972 dan merupakan tempat terjadinya peristiwa tersebut dan  namun tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain yang ada di sekitar Kabupaten Bima dan  Kabupaten Dompu juga dijadikan sebagai lokasi penelitian guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai obyek kajian ini.
Secara tematis, mengenal sejarah masyarakat Donggo untuk dewasa ini sangat perlu karena dalam penelitian ini pihak penulis akan menceritakan peristiwa Donggo pada tahun 1972 yang belum banyak tersirat dalam buku-buku sejarah yang lainnya khususnya sejarah lokal daerah Bima sendiri, oleh karena itu penulis akan mencoba membahas tentang latar belakang terjadinya peristiwa Donggo tahun 1972 serta dampak peristiwa Donggo terhadap kehidupan Politik dan Sosial masyarakat Donggo pada umumnya.
Sedangkan batas Temporalnya adalah tahun 1972 , dimana pada ini merupakan awal terjadinya peristiwa tersebut sekaligus sebagai simbol perlawanan masyarakat Donggo terhadap kebijakan pemerintahan Kabupaten Bima  pada masa Bupati Seoharmadji.


C.    TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :
a.       Untuk mengetahui latar belakang terjadinya peristiwa Donggo 1972.
b.      Agar dapat mengetahui dampak yang terjadi terhadap peristiwa Donggo di tinjau dari segi sosial - politik masyarakat Donggo.
c.       Untuk dapat mengetahui dampak dari peristiwa Donggo terhadap kehidupan sosial - politik masyarakat Bima pada umumnya.

D.    MANFAAT PENELITIAN
1.      Peneliti
a.       Hasil penelitian ini dapat mengimplementasikan berbagai konsep dan teori yang di peroleh diperkuliahan khususnya teori-teori sejarah dengan realitas sosial khususnya pada masa lampau tentang peristiwa Donggo.
b.      Selain dari itu peneliti dapat memperluas cakrawala berpikir secara komprehensif dan menambah pemahaman berbagai ilmu yang terkait di dalamnya tentang peristiwa Donggo, serta sebagai landasan dalam pengembangan tentang tulisan sejarah masyarakat Donggo.
c.       Dapat mengembangkan pengenalan sejarah daerah khususnya sejarah lokal masyarakat Donggo serta sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pendidikan sejarah, metodologi sejarah , penulisan sejarah dan karya tulis ilmiah.


2.      Pembaca
a.       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang sejarah lokal Bima khususnya peristiwa Donggo 1972
b.      Sebagai pengembangan dalam penelitian sejarah budaya lokal Bima khususnya peristiwa Donggo pada Tahun 1972.
c.       Agar dapat mengetahui tentang dampak yang terjadi akibat dari adanya peristiwa Donggo 1972 baik dari segi sosial maupun segi politik.
3.      Pemerintah Kabupaten Bima
a.       Sebagai bahan referensi dan kajian dalam penelitian sejarah lokal Bima khususnya sejarah masyarakat Donggo.
b.      Menambah bahan-bahan atau referensi sejarah lokal Bima tentang sejarah Donggo yang masih banyak belum di publikasikan secara umum.
c.       Dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk mengetahui dan memahami peristiwa yang terjadi khususnya peristiwa donggo tahun 1972.

E.     KAJIAN PUSTAKA
1.      Kajian Pustaka
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menulis sejarah peristiwa Donggo 1972  merupakan penelitian yang  pertama berkelanjutan dari penelitian yang  sudah di publikasi oleh peneliti lain tentang masalah Peristiwa Donggo yang termuat dalam buku Mutiara Donggo (Biografi Perjuangan Tuan Guru Abdul Majid Bakry) yang di karang oleh Ghazaly Ama La Nora . Dalam kesimpulannya bahwa peristiwa Donggo 1974 merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang sifatnya otoriter semasa orde baru yang di pimpin oleh Bupati Bima Seoharmadji terhadap masyarakat Donggo karena adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan janji-janji bupati itu sendiri  pada umumnya. Sedangkan pihak penulis dalam menyusun proposal penelitian ini  mencoba mengkaji dan meneliti peristiwa donggo 1972 yang diprioritas  utamanya dari segi politik dan sosial budaya masyarakat donggo. Buku lain yang di gunakan dalam penelitian  ini adalah buku karangan M Nur A Wahab dengan judul mengenal masyarakat Donggo yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima 1982. Buku ini dapat dijadikan sebagai sumber primer, karena penulisnya langsung mewawancarai beberapa orang yang mengalami peristiwa itu baik dari orang-orang Donggo asli maupun orang –orang di luar Kecamatan Donggo dan juga mengadakan crosscheck dengan berbagai data asli baik yang ada di kantor Kecamatan maupun yang ada di Perpustakaan Daerah Bima.
Menurut buku yang berjudul Membokar Manipulasi Sejarah oleh Asvi Warman Adam hal 126 merupakan rentetan peristiwa yang terjadi pada tahun 1974 dengan sebuah peristiwa yang di sebut dengan peristiwa Malari di mana peristiwa ini terjadi karena demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa menentang kedatangan PM Jepang serta ketidakseimbangan asisten pribadi Jendral yang bernama Ali Moertopo terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan pada saat itu, oleh karena itu peristiwa Malari merupakan peristiwa yang mempunyai pengaruh besar di negara Indonesia. Adanya keterkaitan peristiwa tersebut dapat di ambil sebagai perbandingan dalam penulisan sejarah peristiwa Donggo 1972 yang baik dan benar apakah peristiwa tersebut ada keterkaitan atau sebaliknya,
Pada buku yang lain yang berjudul Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia oleh Bambang Purwanto, Ratna Saptari yang menjelaskan tentang peristiwa lampung 1989 yang merupakan konflik vertikal antar pemerintah dengan masyarakat lampung dengan berbagai perspektif dalam peristiwa tersebut. Penulisan sejarah dampak peristiwa Donggo 1972 merupakan peristiwa yang sangat unik dan merupakan suatu peristiwa dengan melakukan demonstrasi besar-besaran terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima yang dilakukan oleh masyarakat Donggo dan tokoh-tokoh Kedua sumber buku tersebut merupakan bahan atau referensi yang terkemuka Donggo baik dari kaum intelek, kaum agama, serta kaum politik masyarakat Donggo.
Buku lain yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah buku karangan M. Nur A. Wahab dengan judul Mengenal masyarakat donggo yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tahun 1882. Buku ini dapat digunakan sebagai sumber primer, karena peneliti akan mewawancarai beberapa orang yang mengalami peristiwa peristiwatersebut baik dari dari orang-orang Donggo asli maupun orang di luar Kecamatan Donggo dan juga mengadakan crosscheck dengan berbagai data asli baik yang ada di kantor Kecamatan maupun yang ada di Perpustakaan Daerah Bima.

F.     HISTORIOGRAFI  YANG RELEVAN
Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian dari metode historis. Tahapan heuristik, kritik sumber, serta interpretasi, kemudian di kolaborasi sehingga menghasilkan sebuah historiografi. Penulisan sejarah peristiwa Donggo 1972 merupakan suatu penulisan yang mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang menyangkut masalah sosial-budaya, politik masyarakat Donggo,dan Kabupaten Bima sehingga dalam  penulisan ini akan tersirat sebuah penulisan sejarah lokal Bima khususnya daerah Bima di Kecamatan Donggo.
Penulisan sejarah peristiwa Donggo tahun 1972 yang termuat dalam sebuah buku yang berjudul Mutiara Donggo (biografi Perjuangan Tuan Guru Abdul Majid Bakry) merupakan sebuah tulisan yang berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang peristiwa Donggo 1972 tersebut yang menceritakan tentang rangkaian sejarah peristiwa di Donggo 1972 yang menyangkut masalah agama, sosial-budaya, politik, ekonomi, masyarakat Donggo dan serta Pemerintah Kabupaten Bima.
Buku yang berjudul Mutiara Donggo (Biografi Tuan Guru Abdul Majid Bakry) merupakan buku yang akan di gunakan dalam penulisan sejarah Peristiwa Donggo 1972 sebagai acuan dalam penulisan sejarah yang relevan dengan tujuan untuk membandingkan dan untuk mengkaji apakah penulisan sejarah peristiwa Donggo 1972 tersebut mempunyai kesamaan dalam penulisannya atau tidak. Dengan demikian penulisan sejarah peristiwa Donggo 1972 merupakan penulisan sejarah murni. Dalam penulisan sejarah peristiwa Donggo 1972 merupakan penulisan karya ilmiah historis yang sangat berbeda dengan penulisan sebelumnya, karena penulisan sejarah dalam buku Mutiara Donggo menyangkut secara keseluruhan peristiwa yang terjadi di Donggo di mulai dari tahun 1642 sampai dengan tahun 1990, sedangkan penulisan yang dilakukan oleh peneliti sendiri hanya menyangkut masalah-masalah tertentu saja yaitu masalah sosial, politik masyarakat Donggo dan pemerintahan Kabupaten Bima tahun 1972.
Sesuai dengan penulisan proposal penelitian ini, penulisan sejarah peristiwa Donggo tahun 1972 yang merupakan penulisan berkelanjutan dari penulisan sebelumnya yang termuat dalam buku mutiara Donggo  tetapi ada sedikit perbedaan dalam penulisan sejarah tersebut yaitu tentang dampak dari peristiwa tersebut dari bidang sosial, politik masyarakat Donggo dan pemerintah kabupaten Bima.



G.    METODE  DAN PENDEKATAN PENELITIAN
1.      Metode Penelitian
Penelitian mengenai “Dampak Peristiwa Donggo 1972”, merupakan suatu penelitian historis karena penelitian ini diarahkan untuk meneliti, mengungkapkan dan menjelaskan peristiwa masa lampau sehingga jelas diarahkan kepada metode sejarah yang bersifat kualitatif. Tujuan dari penelitian historis ini yaitu menemukan dan mendeskripsikan secara analisis serta menafsirkan tentang Peristiwa Donggo 1972. Selain itu penelitian yang saya lakukan terkait dengan Peristiwa Donggo 1972  termasuk dalam penelitian sejarah lokal yang bersifat sosial politik karena dalam penelitian akan dibahas terkait dengan latar belakang peristiwa Donggo 1972 yang sifatnya politik dan dalam penelitian ini pula akan dibahas mengenai suatu dampak yang terjadi akibat dari peristiwa Donggo 1972 terhadap masyarakat Donggo kemudian hubungan sastra kedaerahan yang bersifat sosial.
Penulisan peristiwa masa lampau dalam bentuk peristiwa atau kisah sejarah yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, harus melalui prosedur kerja sejarah. Pengisahan masa lampau tidak dapat dikerjakan tanpa ada sumber yang menyangkut masa lampau tersebut, sumber yang dimaksud adalah berupa data yang melalui proses analisis menjadi sebuah fakta atau keterangan yang otentik yang berhubungan dengan tema permasalahan, dalam ilmu sejarah dikenal sumber-sumber itu baik tertulis maupun tidak tertulis yang meliputi legenda, folklore, prasasti, monument, alat-alat sejarah, dokumen, surat kabar dan surat-surat.
Proses awal yang dilakukan oleh peneliti untuk menulis sejarah dengan menentukan tema sesuai dengan minat dan keyakinan penulis. Hal ini diharapkan dapat memacu semangat penulis untuk meneliti secara sungguh-sungguh. Dalam menjawab permasalahan  penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah  yang terdiri dari empat langkah yaitu :
a.      Heuristik
Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah Heuristik (pengumpulan sumber). Sumber sejarah dapat berupa evidensio (bukti) yang ditinggalkan manusia yang  menunjukan segala aktifitasnya di masa lampau baik berupa peninggalan-peninggalan maupun catatan-catatan. Sumber ini dapat ditemukan di perpustakaan daerah Bima, dari internet, dan untuk arsip dapat di peroleh di kantor-kantor atau instansi-instansi tertentu. Serta penulis melakukan wawancara secara langsung dengan informan (sumber lisan).
Penulisan sejarah peristiwa donggo 1972 dikenal dua macam sumber yaitu sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer merupakan sumber pertama yang dipakai oleh peneliti dalam penulisan sejarah dan dianggap sebagai sumber yang asli (orisinil) sebagai bukti yang kontemporer dengan peristiwa yang terjadi. Sumber kedua adalah sumber skunder merupakan sumber berupa kesaksian dari siapa saja yang merupakan saksi mata atau sumber yang berasal dari sumber aslinya yang berupa literatur.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kajian ini yakni:
1)      Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dalam rangka mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu masalah dengan kondisi tertentu atau melakukan kajian terhadap norma hukum tidak tertulis.
Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan secara langsung ke lapangan untuk meneliti serta mencari data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, agar dapat dibahas berdasarkan informasi atau bukti data-data yang ditemukan. Ada 2 teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data dan informasi penelitian lapangan, yaitu:
-          Pengamatan (observasi)
Adalah suatu teknik yang dilakukan penulis untuk mengamati secara langsung objek yang berkaitan dengan Peristiwa Donggo 1972  dan bukti-bukti sejarah peristiwa Donggo tersebut.
-          Tradisi lisan / Wawancara
Adalah suatu teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan mencermati penuturan-penuturan informasi yang sifatnya turun-temurun dan dapat memberikan keterangan terhadap masalah yang akan diteliti untuk mewujudkan fakta-fakta dalam rangka penyusunan sejarah lokal tersebut, misalnya dengan mengadakan wawancara langsung dengan orang-orang yang mengetahui tentang hal-hal yang berkenaan dengan peristiwa Donggo 1972.
2)      Penelitian Kepustakaan
Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Dalam kajian kepustakaan ini peneliti akan mengadakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan informasi-informasi serta data-data yang berkaitan dengan peristiwa sejarah  tersebut. Melalui penelitian kepustakaan ini sumber-sumber buku yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. sumber perpustakaan yang akan di kaji adalah perpustakaan Daerah Bima (Samparaja), dinas Pendidikan Kecamatan Donggo,  serta instansi-instansi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut terjadi.

b.      Kritik sumber/Verifikasi
Kritik sumber merupakan verifikasi sumber yaitu pengujian kebenaran atau ketepatan dari sumber sejarah. Kritik sumber ada dua macam yaitu kritik  ekstern dan kritik intern untuk menguji kredibilitas sumber. Kritik ekstern  dalam penelitian ilmu sejarah umumnya menyangkut keaslian atau keautentik bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah. Bentuk penelitian yang dilakukan peneliti misalnya tentang waktu pembuatan dokumen (hari dan tanggal) atau penelitian tentang bahan (materi) pembuatan dokumen itu sendiri.
Kritik Intern merupakan penilaian keakuran atau keautentik terhadap materi sumber sejarah itu sendiri. Di dalam proses analisis terhadap suatu dokumen, peneliti harus selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan di dalam dokumen itu sendiri secara menyeluruh. Unsur dalam dokumen dianggap relevan apabila unsur tersebut paling dekan dengan apa yang telah terjadi, sejauh mana dapat diketahui berdasarkan suatu penyelidikan kritis terhadap sumber-sumber terbaik yang ada.
c.       Interpretasi/ Analisis
Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap obyektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersikap subyektif, harus subyektif rasional, jangan subyektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran.
d.      Historiografi
Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah (metode sejarah) adalah merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu harus benar-benar tampak, karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu. Selain kedua hal tersebut, penulisan sejarah, khususnya sejarah yang bersifat ilmiah, juga harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah umumnya.
2.      Pendekatan Penelitian
Dalam perkembangan metodologi sejarah, peneliti harus berusaha untuk saling mendekatkan antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial, maka ketika akan menganalisis berbagai peristiwa atau fenomena masa lampau, peneliti menggunakan konsep-konsep dari berbagai ilmu-ilmu sosial yang relevan dengan pokok kajian. Oleh karena itu tulisan ini melakukan pendekatan politik dan pendekatan sosial. Pendekatan politik adalah segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Sedangkan pendekatan sosial adalah hubungan antar sesama serta manusia dengan lingkungannya yang ada pada suatu wilayah tertentu dengan berbagai bentuk hubungan yang harmonis dan baik. Pendekatan politik dan sosial dalam tulisan ini digunakan untuk mengetahui dampak peristiwa Donggo 1972 terhadap bidang politik dan sosial masyarakat Donggo.
H.    SISTEMATIKA PENULISAN
Secara umum penelitian ini terdiri dari lima (5) bab, yaitu
Bab I Pendahuluan yang terdiri dari sub bab; (a) Latar Belakang  (b) Rumusan Masalah (c) Tujuan Penelitian (d) Manfaat Penelitian (e) Kajian pustaka (f) Historiografi Yang Relevan (g) Metode dan Pendekatan Penelitian yang terdiri dari : (i), Metode Penelitian (ii), Pendekatan Penelitian, (h) Sistematika Penulisan. Bab II Pembahasan yang terdiri dari sub bab yaitu (a) gambaran umum Daerah Penelitian. Bab III  yaitu  membahas tentang Peristiwa Donggo 1972 yang terdiri dari sub bab yaitu (a) latar belakang (b) jalanya peristiwa. Bab IV yaitu Membahas tentang Dampak Peristiwa Donggo 1972 di bidang Sosial politik yang terdiri dari sub bab yaitu (a) bagi masyarakat Donggo (b) bagi Kabupaten Bima. Bab V yaitu Penutup yang terdiri dari sub bab yaitu (a) Kesimpulan (b) saran-saran.







BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A.    Keadaan Geografi
Kecamatan Donggo termasuk ke dalam Pemerintah Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang terbentuk seiring dengan pembentukan daerah otonom baru Kota Bima dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan di Kabupaten Bima. Kecamatan Donggo wilayahnya merupakan hamparan, berbukit serta pegunungan. Kecamatan Donggo mempunyai batas-batas wilayah administrasi antara lain:
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dompu
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bolo
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Soromandi
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung
Kecamatan Donggo mempunyai luas wilayah 17,250 km2 dan terdiri dari 8 Desa. Untuk lebih jelasnya mengenai nama dan luas wilayah Kecamatan Donggo tiap Desa yang ada di Kecamatan  Donggo dapat dilihat pada tabel di berikut ini :
Table 01
Nama Desa dan luas wilayah Kecamatan Donggo Tahun 2010-2015
No.
Nama Desa
Luas Wilayah (km2)
1.
Rora
1.017 km2
2.
Palama
1.018 km2
3.
Mbawa
8.884 km2
4.
O’o
1.503 km2
5.
Kala
   825 km2
6.
Dori Dungga
1.574 km2
7.
Mpili
1.322 km2
8.
Bumi Pajo
1.017 km2

JUMLAH
17.250 km2
Sumber : Kecamatan Donggo.
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Mbawa memiliki luas wilayah yang cukup besar, selanjutnya Desa Dori Dungga, dan terakhir adalah Desa Kala. Luasnya wilayah merupakan salah satu factor yang mempengaruhi beban tugas camat sehingga diperlukan aparat kecamatan yang mempunyai etos kerja tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
B.     Keadaan Demografi
Penduduk Kecamatan Donggo berdasarkan keadaan data sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak 19,256 orang. Dengan karakteristik yang cukup unik, Kecamatan Donggo memiliki struktur penduduk yang heterogen dan didominasi oleh masyarakat bima (orang bima), jawa, sumba dan flores serta kelompok etnis lainnya yang hidup secara berdampingan dengan damai. Penduduk di Kecamatan Donggo pada umumnya sedang dalam tahap proses perkembangan dimana cara berfikirnya masih ditemui sebagian dari mereka berfikir tradisional. Artinya dalam memecahkan permasalahan masih ada diantara mereka yang mempergunakan cara-cara musyawarah melalui lembaga adat (hukum adat).  Misalnya masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat pada umumnya seperti Perampokan, Pencurian, dan Pemerkosaan.
Tabel berikut ini menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Donggo tahun 2011 sampai dengan keadaan tahun 2012 berdasarkan jumlah pada tiap-tiap Desa :
Table 02
Jumlah Penduduk Kecamatan Donggo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011
No.
Desa
Penduduk
Jumlah
Laki-laki
Perempuan
Laki/Perempuan
1.
Rora
1.060
1.201
2.261
2.
Palama
677
861
1.538
3.
Mbawa
2.650
2.769
5.419
4.
O’o
1.101
1.047
2.148
5.
Kala
664
674
1.338
6.
Dori Dungga
1.454
1.473
2.927
7.
Mpili
817
880
1.697
8.
Bumi Pajo
1.003
925
1.928

Jumlah
9.426
9.830
19.256
Sumber : Kecamatan Donggo.
Persebaran penduduk di Kecamatan Donggo tidak merata, dimana kepadatan yang tinggi pada pusat Kecamatan dan kepadatan yang rendah untuk di luar Kecamatan/pinggir Kecamatan. Desa Mbawa mempunyai jumlah penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan Desa-desa yang lain. Hal ini, oleh karena Desa Mbawa sudah maju dengan jumlah penduduk yang banyak dan mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai baik dari pemerintahan maupun dari pihak swasta lainnya. Berdasarkan rencana pemekaran Desa yang digagas oleh pemerintah pusat Propinsi NTB  kedepan Desa Mbawa dan Desa lain yang ada di Kecamatan Donggo akan dimekarkan. Berdasarkan data itu dapat diketahui bahwa keadaan penduduk dari jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Selanjutnya penduduk Kecamatan Donggo menurut kelompok umur dapat diketahui
pada tabel berikut :
Tabel 03
Jumlah Penduduk menurut kelompok umur 2010 Jenis Kelamin
No.
Desa
Golongan Umur
Laki-laki / Perempuan


0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61
Jumlah
1.
Bumi Pajo
329
256
314
274
281
163
61
1687
2.
Rora
497
354
213
278
310
142
236
2030
3.
Palama
234
307
158
170
154
166
40
1220
4.
Mbawa
784
776
818
736
709
579
112
4514
5.
O’o
324
306
265
481
311
284
101
2072
6.
Mpili
276
341
284
258
252
149
66
1626
7.
Kala
528
857
256
231
201
164
129
2366
8.
Dori Dungga
925
383
134
449
231
154
86
2859

Jumlah
3895
3592
2442
2877
2949
1807
831
18374
Sumber : BPP Kecamatan Donggo.
Berdasarkan data tersebut jelas terlihat bahwa kelompok usia produktif sebesar 4514 orang. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Donggo adalah usia produktif, adapun sisanya adalah balita dan lanjut usia. Jumlah usia produktif tersebut dapat berpengaruh positif untuk pembangunan, namun dapat pula berpengaruh negatif apabila tidak dimanfaatkan dengan baik.
C.    Keadaan Sosial Budaya
Kondisi angkatan kerja di Kecamatan Donggo, sebagaimana dengan di daerah lain terhitung pada kelompok umur 15 tahun sampai 54 tahun. Salah satu permasalahan berkaitan dengan angkatan kerja adalah pengangguran. Hal ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara penyerapan tenaga kerja dengan penyediaan lapangan kerja. Kehidupan masyarakat Kecamatan Donggo dipandang sudah relatif baik dimana masyarakat mempunyai mata pencaharian yang beragam, namun pada umumnya mereka bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, swasta, PNS, dan buruh.
Salah satu desa yang mempunyai kehidupan social budaya yang agak unik adalah di Desa Mbawa dimana kehidupan masyarakat Desa Mbawa tergolong baik karena kedua agama antara umat beragama islam dengan umat beragama Kristen hidup secara damai dan sejahterah antara sesama masyarakatnya, dan masih memegang teguh adat dan istiadat lama serta kebudayaan nenek moyang mereka dimana dibuktikan dengan adanya rumah ncuhi beserta peralatan yang lainnya.
D.    Pendidikan
Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat esensial dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dapat diperoleh melalui peningkatan pendidikan. Berdasarkan data di lapangan diketahui bahwa tingkat pendidikan di Kecamatan Donggo masih cukup rendah, khususnya untuk tingkat SLTP ke atas. Hal ini, dikarenakan pelayanan pendidikan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah, banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang rusak dan ketidakmampuan masyarakat dalam melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Walaupun pendidikan di Kecamatan Donggo dapat dikatakan maju, dimana sarana dan prasarana pendidikan cukup memadai walaupun masih ada kekurangan, apabila dikaitkan dengan perkembangan penduduk dan sekolah maka sarana dan prasarana pendidikan perlu mendapat perhatian yang terus menerus. Untuk mengetahui sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Donggo dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 04
No.
Jenis Sekolah
Jumlah

TK
8

SD/SLB
1

SDN
8

SDN INPRES
6

MIN/MTS
3

SLTP
2

SLTP TERPADU
4

SMA
3

SMK
2
Sumber : Kecamatan donggo
Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa di Kecamatan Donggo terdapat 8 Sekolah Dasar Negeri dan 4 (dua) Sekolah Dasar Swasta, 2 (tiga) SLTP negeri dan 4 (delapan) SLTP swasta. Hal ini dalam rangka mensukseskan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang sedang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ada wacana dari Pemerintah Kabupaten Bima untuk menggabungkan beberapa SD,SDLB, MTS/MIN, SMP dan SMA dalam satu lokasi di tiap-tiap kecamatan agar para peserta didik dapat menimba ilmu dari tingkat dasar hingga ke tingkat atas.
Tingkat pendidikan masyarakat secara nyata akan mempengaruhi beban tugas camat, pada dua sisi. Jika pendidikan masyarakat rendah, maka camat akan mengalami kesulitan dalam mengadakan perubahan dan memperkenalkan hal-hal baru. Keikutsertaan dalam pembangunan lebih didasarkan kepada kepatuhan diri pada kesadaran bahwa mereka adalah juga subjek pembangunan, sedangkan disisi lain jika pendidikan masyarakat sudah tinggi maka beban tugas camat juga akan bertambah berat karena mereka juga umumnya kritis, cepat tanggap, penuh inisiatif.
E.     Kesehatan
Kesehatan merupakan salah satu komponen ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh derajat kesehatan masyarakat. Di Kecamatan Donggo derajat kesehatan masyarakat dapat diamati melalui beberapa unsur, meliputi angka kesakitan, angka kematian, dan status gizi yang menunjukkan kondisi tidak begitu menggembirakan. Permasalahan di bidang kesehatan disebabkan pelayanan kesehatan masyarakat yang belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah, cukup banyaknya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang rusak dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan sehat masih kurang. Selain itu penyedian air bersih berpengaruh pula terhadap kesehatan juga belum optimal.
Kesehatan sebagai unsur terpenting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena dengan tingkat kesehatan yang baik maka manusia akan lebih mudah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan yang pada akhirnya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Keadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan
Tabel 05
Di Kecamatan DonggoTahun 2010-2011
No.
Desa
Jenis
Jumlah
1.
Rora
Posyandu
1
2.
Palama
Poayandu
1
3.
Mbawa
Posyandu
1
4.
O’o
Puskesmas
1
5.
Kala
Posyandu
1
6.
Mpili
Posyandu
1
7.
Dori Dungga
Posyandu
1
8.
Bumi Pajo
Posyandu
1




Sumber : Kecamatan Donggo
Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa fasilitas sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Donggo cukup baik hal ini terlihat dari adanya puskesmas Kecamatan serta adanya posyandu yang ada di tiap Desa.Pembangunan kesehatan di di Kecamatan Donggo yang digagas oleh Pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kesehatan dengan misinyass bahwa pembangunan kesehatan harus mampu meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan gizi masyarakat dan membudayakan hidup bersih dan sehat serta didukung oleh prasarana pemukiman yang memadai.
F.     Agama
Pembangunan di bidang agama diupayakan dapat mengembangkan pemahaman dan suasana kehidupan yang harmonis, baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, pemahaman akan nilai-nilai keagamaan perlu ditingkatkan dalam rangka mengukuhkan penyiapan sumber daya manusia yang mempunyai landasan spiritual, moral dan etika yang kuat. Di Kecamatan Donggo dirasakan suasana kerukunan umat beragama yang cukup harmonis, namun demikian masih ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain masih adanya umat beragama yang kurang memahami nilai-nilai agama masing-masing secara utuh, masih rendahnya kesadaran sebagian umat beragama untuk beribadah dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam kehidupannya.
Keadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah Di Kecamatan Donggo Tahun 2010
Tabel 06
No.
Desa
Jenis Tempat Ibadah
Ket.

Mesjid
Surau
Gereja
Wihara
1.
Rora
3
4
-
-

2.
Palama
2
-
2
-

3.
Mbawa
7
1
2
-

4.
O’o
2
6
-
-

5.
Kala
4
1
-
-

6.
Dori Dungga
4
5
-
-

7.
Mpili
3
2
-
-

8.
Bumi Pajo
3
3
-
-

Jumlah

28
22
4


Sumber : Kecamatan Donggo
Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah mesjid dan surau di Kecamatan Donggo cukup banyak. Hal ini dapat dipahami bahwa penduduk Kecamatan Donggo banyak yang memeluk agama Islam. Sebagian penduduk dari flores memeluk agama katolik dan kristen yang telah diakui oleh pemerintah, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah mereka di Desa Mbawa. Pemerintah Kabupaten Bima setiap tahun anggaran mengalokasikan dana bantuan rumah ibadah kepada masing-masing pengurus rumah ibadah, hal ini dilakukan agar pembinaan keagamaan di Kecamatan Donggo dapat berjalan dengan baik.
G.    Pemerintahan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat. Camat diangkat oleh Bupati / Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Selanjutnya camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati / Walikota Pemerintah Kabupaten Bima yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 yang disusul kemudian dengan Keputusan Gubernur NTB Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD. Adapun Kecamatan Donggo terdiri dari 6 (enam) Desa yang mencakup :
1) Desa Rora
2) Desa Palama
3) Desa Mbawa
4) Desa O’o
5) Desa Kala
6) Desa Dori Dungga
7) Desa Mpili
8) Desa Bumi Pajo
Unsur jumlah dan kualitas pegawai kecamatan merupakan salah satu yang mempengaruhi terhadap beban kerja yang dipikul oleh camat. Kualitas dan kuantitas pegawai yang memadai akan memungkinkan Camat mendelegasikan wewenangnya terutama untuk hal-hal yang bersifat teknis kepada bawahannya. Sehingga sebagai manajer, camat memiliki cukup waktu untuk membina wilayah ataupun menyusun pemikiran-pemikiran yang bersifat strategis. Keadaan ini menunjukkan jumlah pegawai kecamatan secara nyata melebihi formasi yang telah ditetapkan, camat merasakan bahwa kualitas dan kuantitas pegawai kecamatan berpengaruh terhadap beban kerja yang dipikul camat. Kualitas dan kuantitas pegawai yang memadai akan menungkinkan camat mendelegasikan wewenangnya terutama hal yang bersifat teknis kepada bawahannya. Citra organisasi kecamatan dimata masyarakat sangat tergantung pada kehandalan, profesionalisme serta sikap dan tingkah laku mereka. Oleh karena itu upaya meningkatkan mutu pelayanan aparatur di tingkat kecamatan terlebih dahulu dimulai dengan meningkatkan dan mengembangkan keterampilan kelompok strategis tersebut. Hal ini sesuai dengan kebijakan nasional mengenai pengembangan sumber daya manusia, pengembangan diarahkan kepada jalur professional.
Daya guna dan hasil guna suatu organisasi dipengaruhi pula oleh kualitas personilnya. Sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat peningkatan keterampilan perangkat kecamatan dilaksanakan secara berkesinambungan, seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain yang ada saat ini lebih banyak ditujukan kepada camat, sehingga menimbulkan kesenjangan pengetahuan antara manajer puncak dengan bawahannya.
H.    Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.
Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Donggo dapat dicapai, jika ada keseimbangan antara beban tugas yang dihadapi dengan wadah berupa struktur organisasi. Struktur organisasi diisi oleh jumlah dan kualitas pegawai yang tepat, dana yang memadai serta rentang kendali ke luar yang optimal. Kecamatan Donggo mempunyai kewenangan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten Bima di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan kecamatan, yang merupakan tugas pokok dari Kecamatan.
Kecamatan Donggo mempunyai fungsi sebagai berikut :
1.      Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
2.      Penggorganisasian kegiatan pembinaan dan pengembagnan perekonomian rakyat dan melakasanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kewenagan yang dilimpahkan walikota
3.      Penyelenggaraan pelayanan social kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
4.      Pembinaan kelurahan
5.      Pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pendidikan sekolah dasara.
6.      Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan
7.      Pelaksanaan koordinasi, operasional unit pelaksana teknis dinas / badan.
8.      Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
I.       Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja
Sarana dan prasarana penunjang kerja dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Seorang pimpinan organisasi mempunyai tugas melengkapi sarana dan prasarana kerja agar bawahan dapat bekerja secara maksimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Donggo dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 07
No.
Sarana dan Prasarana
Keadaan
Jumlah
Ket
1.
Kantor Kecamatan
Baik
1

2.
Kantor UPT Dikpora
Baik
1

3.
Kantor Kehutanan
Baik
1

4.
Kantor Pertanian
Baik
1

5.
Kantor Peternakan
Baik
1

6.
Kantor BPP
Baik
1

7.
POLSEK
Baik
1

8.
Puskesmas
Baik
1

9.
Sekolah-sekolah :
-          SMA
-          SMK
-          SLTP/SE-ATAP
-          MTS/MIN
-          SLB

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

2
2
5
2
1






Sumber : Kecamatan Donggo.
Berdasarkan gambaran di atas menunjukkan bahwa sebagian besar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Donggo diperoleh dari Pemda Bima dan dalam keadaan baik. Hal ini, dapat memberikan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur pemerintah Kecamatan Donggo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.





BAB III
PERISTIWA DONGGO 1972

A.    LATAR BELAKANG PERISTIWA
Pada massa Orba pemerintahan Kabupaten Bima merupakan  pemerintahan dikendalikan oleh militer, semua sistem di pegang oleh komandan militer, sehingga yang namanya demokrasi hanya sebagai lambang saja. Pemerintahan Kabupaten Bima dibawah pimpinan Soharmaji berpangkat letkol, merupakan sala satu contoh dari pemerintah yang berasal dari militer yang menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bima.
Pemimpin-pemimpin daerah tingkat I dan daerah tingkat II semuanya dari militer yang di drop dari pusat Jakarta, DPR hanya sebagai symbol demokrasi saja tanpa ada fungsinya yang berarti. Mencermati kehidupan masyarakat Kecamatan Donggo yang pada dasarnya adalah sebagian masyarakat yang mendiami daerah pegunungan hidup dan kehidupannya tergantung dari adanya perkembangan potensi daerah yang dikelolah oleh pemerintah Kabupaten Bima berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada.
Peristiwa Donggo 1972 merupakan peristiwa demontrasi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Donggo terhadap pemerintah Kabupaten Bima yang menuntut ketidakadilan pemerintah Kabupaten Bima terhadap pembangunan Kecamatan Donggo. Oleh karena itu masyarakat Donggo merasa pemerintah Kabupaten Bima tidak melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan yang telah dijanjikan.
Selama pemerintahan Bupati Seoharmajid Kabupaten Bima khususnya Kecamatan Donggo tidak ada perkembangan pembangunan ekonomi di Kecamatan Donggo seperti pembangunan sarana dan prasarana Kecamatan termasuk infraktur jalan, kantor pusat pemerintahan  dan ekonomi masyarakat Kecamatan Donggo.
Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bima terhadap Kecamatan Donggo dinilai sangat bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, dimana Pemerintah Kabupaten Bima mengecilkan perkembangan masyarakat Kecamatan Donggo baik dari pembangunan fisik maupun perkembangan masyarakat itu sendiri.
Adanya ketidakadilan pemerintah Kabupaten Bima terhadap pembangunan masyarakat Kecamatan Donggo, maka masyarakat Kecamatan Donggo seperti tokoh masyarakat, tokoh agama/ulama bersama ketua IPMDBJ (Ikatan Pelajar Mahasiswa Donggo Bima Jakarta) mengkritik Pemerintah Kabupaten Bima (Bupati Kabupaten Bima Letkol Purn. Seoharmaji) yang dinilai tidak membawa perubahan di Kecamatan Donggo.
Kritikan masyarakat Donggo bersama ketua IPMDB bersifat membangun tidak mendapatkan perhatian yang cukup baik dari pemerintah Kabupaten Bima, dan di anggap sebagai bentuk makar (perlawanan) masyarakat Donggo terhadap Pemerintah Kabupaten Bima. Masyarakat Donggo dinilai sebagai pemberontak menentang kebijakan pemerintah Bupati Seoharmaji. Oleh Karena itu timbullah peristiwa Donggo yang disebut peristiwa 1972 atau Tragedi 1972 di Kecamatan Donggo.
B.     JALANYA PERISTIWA
Melihat keadaan itu Masyarakat kecamatan Donggo bersama ketua IPMDB (Ikatan Pelajar Mahasiswa Donggo Bima) mengambil jalan lain  yaitu  pada tanggal 17 Juni 1972 masyarakat Donggo turun jalan kaki dari Kecamatan Donggo lewat Kecamatan Bolo menuju Kabupaten Bima dengan massa sekita 20. 000 orang dan itu belum termasuk dari Kecamatan-kecamatan lain yang ada di  Kabupaten Bima yang sudah menunggu massa dari Kecamatan Dongo itu sendiri.
Massa dari Kecamatan Donggo tersebut dipimpin oleh 5 orang yaitu :
1.      Abbas Oya BA (Pimpinan IPMDB Jakarta)
2.      Jamaluddin H. Yasin (Politik Donggo)
3.      M. Ali Ta’amin (tokoh ulama)
4.      H. Kako (tokoh kebatinan)
5.      Abdul Majid Bakry (tokoh ulama)
Akhirnya rombongan Demontrasi dihadang oleAnggota DPRD Kabupaten Bima bersama ABRI yang terdiri dari Pulau Sumbawa, Pulau Lombok bahkan bantuan dari pusat Jakarta di Desa Pandai Kecamatan Woha. Dengan keadaan seperti itu dibuatlah suatu kesepakan Pandai yang berisi pemerintah Kabupaten Bima (Bupati Bima Seoharmaji) menerima sejumlah tuntutan masyarakat Kecamatan Donggo.
Rentang waktu menanti jawaban hasil kesepakatan Pandai, masyarakat Donggo tidak melakukan aksi apapun, kecuali menunggu janji dari Bima. Sedangkan intelijen sudah mulai berkeliaran di Kecamatan Donggo, mereka meminta masyarakat Donggo ke Pasanggraha untuk di foto sambil memegang senjata tajam seperti tombak, parang, keris dan lain-lain. Namanya orang Desa. Senang sekali ingin di foto apalagi gratis. Mereka di foto sepuas-puasnya, malang tak dapat di tolak, yang memotret mereka adalah aparat intelijen yang sedang mencari data faktual sebagai bukti orang Donggo mau memberontak dengan menggunakan senjata tajam.
Bupati Bima Seoharmaji memerintahkan ABRI/POLRI untuk segera menangkap para pelaku Peristiwa Donggo. Operasi penangkapan dilakukan pada malam hari dan berhasil menangkap tokoh Mahasiswa Jakarta yaitu Abbas Oya B.A, yang kemudian di bawah ke Bajo. Sukses menangkap rombongan M. Ali Ta’amin, dilanjutkan penangkapan secara membabi buta terhadap tokoh Donggo lain hingga membuat situasi semakin mencekam. Ini menimbulkan kerisauan di kalangan masyarakat Donggo terutama nasib mereka yang tertangkap.
Menanti jawaban kesepakatan Pandai belum terealisasi masyarakat Donggo dan tidak berbuat apa-apa, tetapi pada kenyataanya pada tanggal 22 Juni 1972 ke lima tokoh pemimpin demontrasi dan sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Donggo ditahan, dipenjara berbulan-bulan bahkan siswa SMP, SMA semua disiksa diluar prikemanusiaan.
Kelima toko utama demontrasi tersebut ditahan dan dipenjara di Denpasar Bali dengan masa tahanan yang berbeda dari ke lima tokoh tersebut, ada yang ditahan 5 tahun, 3 tahun, dan 2 tahun.

BAB IV
DAMPAK PERISTIWA DONGGO 1972 TERHADAP BIDANG SOSIAL POLITIK KABUPATEN BIMA

1.      KECAMATAN DONGGO
Masyarakat Kecamatan Donggo dewasa ini sedang mengalami masa pancaroba yang amat dahsyat sebagai akibat tuntutan reformasi secara menyeluruh. Sedang tuntutan reformasi itu berpangkal pada kegiatan pembangunan nasional yang menerapkan teknologi maju untuk mempercepat pelaksanaannya. Di lain pihak, tanpa disadari, penerapan teknologi maju itu menuntut acuan nilai-nilai budaya, norma-norma sosial dan orientasi baru. Tidaklah mengherankan apabila masyarakat Kabupaten Bima  yang majemuk dengan multi kulturalnya itu seolah-olah mengalami kelimbungan dalam menata kembali tatanan sosial, politik dan kebudayaan dewasa ini.
Adapun dampak yang terjadi akibat dari peristiwa donggo 1972 dalam kehidupan masyarakat Donggi dan Kabupaten Bima dalam bidang social, buadaya, Politik. Dan Ekonomi adalah sebagai berikut :
A.    Bidang Sosial
Konflik adalah gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat dalam kehidupan setiap masyarakat, dan karena itu tidak mungkin dilenyapkan. Sebagai gejala kemasyarakatan yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, ia hanya akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, konflik yang terjadi hanya dapat dikendalikan agar tidak terwujud dalam bentuk kekerasan. Konflik sosial biasanya terjadi karena adanya satu pihak atau kelompok yang merasa kepentingan atau haknya dirampas dan diambil oleh pihak atau kelompok lain dengan cara- cara yang tidak adil.
     Konflik horizontal terjadi antara kelompok- kelompok yang ada dalam masyarakat, yang dibedakan oleh agama, suku, bangsa, dan lain- lain. Sedangkan konflik vertikal biasanya terjadi antara suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau lapisan bawah dengan lapisan atas atau penguasa.      
     Konflik vertikal antara pemerintah Kabupaten Bima dengan masyarakat Kecamatan Donggo. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya realisasi rencana pembangunan infraktur dan sarana dan prasarana untuk Keamatan Donggo sesuai dengan yang janjikan oleh Pemerintah Kabupten Bima. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupten Bima dalam rangka memarjinasikan pembangunan di Kecamatan Donggo telah melahirkan sikap penentangan masyarakat Donggo. Kebijakan yang telah direncanakan sejak tiga tahun itu, sekitar tahun 1970-an yang lalu, berimplikasi pada terjadinya konflik vertikal antara masyarkat Donggo dengan pemerintah Kabupaten Bima.
     Tuntutan masyarakat Donggo sebenarnya cukup masuk akal, masyarakat Donggo meminta agar pemerintah membangun infraktur dan pembangunan di Kecamata Donggo sesuai dengan janjinya,  oleh karena itu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahn seoharmaji tidak sesuai dengan yang dijanjikan selama masa pemerintahan di Kabupaten Bima khususnya di Kecamatan Donggo.
     Selain permasalahan tuntutan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima, konflik ini juga dipicu oleh tindakan yang dilakukan oleh aparat dengan menyimpan daging babi ke dalam mesjid Raba Ngodu. Tindakan semacam itu membuat masyarkat Donggo semakin berang dan melakukan tindakan yang berakibat fatal dan menimbulkan konflik antara Kecamatan Donggo dengan pemerintah Kabupten Bima.
Dampak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Donggo terhadap kehidupan social masyarakat Donggo dan Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :
1.      Kehidupan masyarakat donggo dalam social kemasyarakat cukup baik, dimana dalam hubungan dengan antar sesama warga masyarakat Kecamatan dengan warga masyarakat pendatang luar Kecamatan cukup harmonis.
2.      Masyarakat Donggo masih memegang aturan dan adat istiadat lama, dimana setiap persoalan dan permasalahan yang timbul baik dari luar masyarakat maupun di dalam kehidupsn masyarakat tersebut akan di selesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan hukum adat yang berlaku bagi warga masyarakat Donggo.
3.      Warga masyarakat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, persahabatan, dan kekeluargaan dalam pergaulan sehari-hari, disamping itu juga masyarakat di bimbing untuk menghargai dan menghormati orang tua dan orang lain.
4.      Sistim kekeluargaan masih di pegang teguh oleh masyarakat donggo, karena setiap persoalan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Bima di selesaikan dengan kekeluargaan, jika hal tersebut masih belum bisa di selesaikan dengan kekeluargaan baru akan dip roses melalui hokum dan aturan yang ada.
B.     Bidang Budaya
Masyarakat Kecamatan Donggo adalah masyarakat yang mau menghargai budayanya, mungkin itu adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan begitu beragamnya budaya masyarakat Kabupaten Bima mulai dari Kota Bima sampai ke Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Bermacam-macam suku, bahasa, adat, membuat masyarakat Kabupaten Bima menjadi salah satu daya tarik dan merupakan Kabupaten  yang paling kaya dipandang dari budayanya. Secara matematis kita tidak dapat menghitung betapa melimpahnya kekayaan budaya Kabupaten Bima.
Dipandang dari adatnya ke-Timuran-nya maka Kecamatan Donggo sangat berbeda dengan daerah yang ada di Kabupaten Bima lainnya, rata – rata masyarakat Donggo sangat menjunjung tinggi nilai – nilai budayanya sendiri sebagai aset untuk melestarikan daerah dan budayanya secara turun – temurun. Nilai – nilai budaya yang secara turun – temurun yang dimaksud adalah Sopan, Santun, Taat, Menghormati, Menghargai, Menjunjung Tinggi Adat, Tata Krama Pergaulan, dan lainnya yang menjadi ciri khas orang Kecamatan Donggo.
Kebiasaan mengalah, menghargai jasa orang lain, menghormati hak milik orang merupakan gambaran betapa masyarakat Donggo merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi budayanya. Bagi masyarakat Donggo budaya adalah jembatan menuju kesuksesan, budaya adalah tempat untuk mencari solusi jika terdapat permasalahan, budaya adalah harta yang tak ternilai harganya.
Pada prinsipnya setiap perkembangan dan kemajuan dalam segi apapun baik adanya, setiap manusia menginginkan perubahan pun demikian dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dari sekian banyak bidang ada dan berpacu untuk kemajuan salah satunya adalah bidang teknologi, yang menghadirkan perubahan dan kemajuan untuk selanjutnya digunakan oleh manusia. Beragam teknologi yang diciptakan memungkinkan manusia untuk bebas memilih apa yang diinginkan.
Dalam upaya mempertahankan nilai nilai budaya dalam lingkungan masyarakat Donggo tentunya dibutuhkan kerja yang eksta, mengingat bahwa nilai – nilai budaya dalam masyarakat Donggo menentukan pula perkembangan kehidupan sosial masyarakat Donggo itu sendiri. Masyarakat  yang mampu bertahan di tengah kehidupan teknologi yang semakin canggih tentunya akan mendapatkan kehidupan yang diinginkan, demikian sebaliknya.
Dalam upaya mempertahankan nilai – nilai budaya dalam kehidupan masyarakat Donggo, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dengan Tokoh Masyarakat  dalam upaya membentengi diri dari arus negatif perkembangan kehidupan masyarakat dalam pengembangan budaya antara lain :
1.      Memperkenalkan pentingya nilai – nilai budaya kepada anak sejak usia dini
2.      Memberikan pemahaman kepada anak, masyarakat dan elemen lainnya betapa vitalnya nilai – nilai budaya terhadap kehidupan
3.      Memberikan batasan terhadap hal yang bersifat negatif yang masuk dalam hidup dan kehidupan suatu masyarakat
4.      Menjadikan nilai – nilai budaya sebagai ujung tombak dari norma kehidupan keluarga dan masyarakat
5.      Menjunjung tinggi nilai – nilai budaya
6.      Memandang teknologi dengan segala kemajuan dan perubahannya dalam arti yang positif
7.      Menggunakan fasilitas kemajuan teknologi untuk hal yang baik dan positif
C.    Bidang Politik
Dimasa modern hampir dipastikan tak seorangpun atau masyarakat dapat melepaskan diri dari pengaruh politik. Seseorang dapat mengalami dampak berbagai bentuk dan tahapan proses politik. Salah satu bentuk proses politik adalah konflik, kebijakan serta manipulasi sumber kekuasaan,dan lain-lain. Keadaan politik terhadap setiap orang tidak sama. Kesedihan menerima pengaruh dan kekuatan diri untuk menangkal atau menghindar dari pengaruh politik terhadap masyarakat. Keuntungan dapat diraih adalah mendorong masyarakat membuka diri terhadap politik. Kerugiannya menjadi motifasi bagi penolakan dan penghidaran terhadap pengaruh politik.
Berbagai hambatan dalam pengembangan politik masyarakat Kecamatan Dongga adalah pertama, kurang berkemampuan meningkatkan diri dalam kelompok. Kedua, masa pengembangan kerja sama menurut keperluan dengan lapisan masyarakat. Ketiga, menggalang kerja sama dengan elit.
Pelaksanaan politik masyarakat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses politik sebagai dari realisasi dari hak politiknya yang diwadahi oleh kesempataan  dan kemampuan berpolitik. Jadi, keperluan pendekatan pelaksanaan politik masyarakat tidak hanya bersifiat teoritis dalam bentuk logika dan pengakuan. Kenyataan politik menentukan keperluan tersebut. Disamping keperluan-keperluan kenyataan ditentukan pula oleh kemampuan dan kesempatan, maka dianggap sudah saatnya mengarahkan penelaah kepada kemampuan dan kesempatan yang dimakasud.
Sebagai suatu institusi masyarakat Kecamatan Donggo yang baru tumbuh, perkembangan masyarakat dapat dikatakan cukup berat. Disamping itu dampaknya pun dirasakan dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Kabupaten Bima. Gerakan tersebut telah membawa perubahan bagi masyarakat, baik berupa pergeseran nilai maupun dalam bentuk pola interaksi anggota komunitas.
Dalam kehidupan politik dampaknya semakin terasa. Hal ini diawali dengan perkembangan lebih lanjut dari perubahan sosialnya yang dibawa dan dari keterkaitan tokoh gerakan ini dalam proses politik. Begitu pula dengan perubahan sikap dan pola hubungan antar penguasa dengan yang dikuasai sebagai dampak langsung dan tidak langsung dari gerakan masyarakat terhadap politik.
Jalur pengaruh tak langsung gerakan masyarakat terhadap pembangunan politik, sesungguhnya dapat dibedakan atas pengaruh yang diakibatkan oleh perubahan sistem politik dan pembaharuan yang diakibatkan pembaharuan oleh perkembangan sistem sosial. Jadi bersama dengan dampak langsung perubahan masyarakat terhadap politik, Semuanya menunjukkan kepada kita bahwa pembaharuan kehidupan politik dapat ditempuh melalui perubahan kehidupan sosial.
Mekanisme perubahan tersebut memperkaya jalur pembangunan politik yang diusahakan melalui perubahan politik itu sendiri. Segala perkembangan bukan tidak dibayangi oleh berbagai massa. Pilihan ideologi sebagai landasan aktifitas dan pilihan pihak yang hendak dibela memerlukan rasionalisasi yang memadai. Berhadapan dengan penguasa sambil mengharapkan kerja sama dirinya merupakan masalah yang rumit. Sementara itu, sikap politisi terhadap gerakan ini disamping persyaratan untuk mengembangkan organisasi secara memadai memerlukan pemikiran. Namun Demikian, besarnya harapan yang digantungkan kepada lembaga ini disatu pihak dan kecepatan pertumbuhannya dilain pihak membawa kita kepada kecenderungan untuk berpendapat bahwa hambatan-hambatan tersebut akan dapat diatasi.
Kehidupan politik di Kecamatan Donggo pada tahun 1970-1984 pada umumnya masih cukup dikatakan stabil dalam arti kata tidak sampai mempengaruhi jalannya roda pemerintahan, peredaran perekonomian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat pada umumnya.
 Aspirasi politik masyarakat tersalurkan melalui partai politik yang ada yaitu Golongan Karya (Golkar) yang sebagian besar terdiri dari mereka yang bekerja di bidang pemerintahan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebagian besar terdiri dari kalangan agamis, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang sebagian besar berasal dari kalangan Nasionalis.
Persaingan antara kekuatan politik satu dengan yang lain terlihat dinamis, tidak terjadi ketegangan-ketegangan yang bersifat fisik. Namun kehidupan partai politik dalam proses kiprah perjuangannya juga pernah mengalami pasang surut. Misalnya pada saat selesainya Pemilu 1973, yaitu pada awal tahun 1972 partai-partai politik di Kecamatan Donggo mengalami sedikit kendala dalam upaya untuk memperjuangkan aspirasi politik pendukungnya.
Hal tersebut terjadi akibat logis dari suatu langkah kearah konsolidasi dalam tubuh mereka masing-masing, namun demikian kondisi semacam ini masih dalam batas-batas pada tubuh pimpinannya yang belum menjalar pada masyarakat pada umumnya, pengikut atau pendukung-pendukungnya pada khususnya.
Dampak dari adanya peristiwa donggo terhadap kehidupan politik masyarakat donggo dan kabupaten bima yang berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pelaku antara lain :
1.       Tuan Guru H. Abdul Majid Bakry (pelaku ) wawancara,12 Juli 2011
Peristiwa Donggo 1972 membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan donggo baik dari segi politik, ekonomi, social dan budaya. Perkembangan politik masyarakat Donggo setelah peristiwa 1972 cukup besar pengaruhnya dimana masyarkat donggo berhasil duduk di kursi dewan yaitu para pelaku peristiwa tersebut seperti Tuan Guru Abdul Majid Bakry merangkap jabatan selama 1 (satu) tahap sedangkan H. Abbas Oya BA, H. Jamaludin, H. M. Ali Ta’amin, merangkap jabatan selama dua tahap sesuai dengan usulan tuang Guru Abdul Majid Bakry.
Selama menjabat anggota dewan tuan Guru Abdul Majid Bakry berhasil mengembangkan karirnya di politik dengan membawa perubahan yang sangat banyak bagi masyarkat donggo terutama dalam hal berpolitik, misalnya mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Bima agar Kecamatan Donggo dibangun insfaktur jalan yaitu pertama; jalan yang dimulai dari Desa Tumpu menuju Desa Mpili, yang kedua; jalan dari Rora menuju ke Palama dan Ndano Mango, ketiga; jalan dari Desa Sampungu menuju ke Kilo, keempat; membuka lahan pertanian yang dijadikan sebagai daerah hewan ternak, inilah hal-hal yang di lakukan oleh Tuan Guru Abdul Majid Bakry selama menjadi anggota dewan Kabupaten Bima (1982-1987). Hal ini dibuktikan dengan sekarang dimana putra Donggo berhasil menempatkan dirinya di anggota dewan berkat adanya semangat  dan perjuangan dalam melanjutkan dan mengembangkan karir Tuan Guru Abdul Majid Bakry dan teman-teman seperjuanganya.
Inilah salah satu bukti nyata bahwa masyarakat Donggo dimana dalam hal berpolitik masih berpegang teguh pada hubungang yang baik antar warga masyarkat yang ada di Kecamatan Donggo dan merupakan pengaruh dari adanya peristiwa Donggo 1972. Walaupun masyarakat Kecamatan Donggo masih memegang teguh terhadap adat istiadat budaya lama tetapi dalam hal berpolitik cukup besar pengaruhnya dimana sebagian partai-partai yang ada di Kabupaten Bima sekarang sudah ada di pegang oleh putra Donggo asli sebagai ketua Cabang partai yang dipegang.


2.       H. Abbas Oya BA (ketua IPMDB Jakarta- Pelaku ) wancr, 13 Juli 2011
Peristiwa donggo 1972 merupakan peristiwa yang membawa perubahan yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat donggo dan Kabupaten Bima, dimana peristiwa ini dimulai dengan bentuk demontrasi yang menuntut ketidakadilan pemerintahan Kabupaten Bima terhadap Kabupaten Bima khususnya masyarakat donggo.
Tuntutan masyarakat donggo dalam peristiwa demontrasi ini adalah menyangkut segala bidang kehidupan masyarakat Donggo misalnya sarana dan prasarana bagi Kecamatan Donggo, yaitu kantor-kantor pemerintahan, jalan-jalan, pertanian dan peternakan bagi masyarakat Kecamatan Donggo dan Kabupaten Bima.
Dampak yang terjadi di bidang politik dalam peristiwa 1972 ini adalah pertama; sistem pemerintahan di ubah dari sistim pemerintahan militerisme menjadi sistim pemerintahan demokrasi, dimana masyarakat Donggo di beri kebebasan dalam berpolitik dan menempatkan diri dalam anggota dewan pemerintahan Kabupaten Bima, kedua;  pelaksanaan pemilu secara jujur dan adil (Jurdil), dinama setiap pemilihan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya penyimpangan dan penyelewengan dalam pemilu baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ketiga; penegakan hukum di laksanakan di kabupaten Bima dengan biak dan benar tanpa adanya pengaruh dari pihak militer dan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu dan setiap persoalan dan permasalahan yang timbul akan dip roses sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku bagi masyarakat kabupaten Bima.
D.    Bidang Ekonomi
Kehidupan suatu masyarakat akan bekembang dan maju dengan meningkatnya sarana dan prasarana kehidupan masyarakat, oleh karena itu adanya kebutuhan yang meningkat dapat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi bagi suatu masyarakat dapat menunjang kebutuhan sehari-hari.
Masyarakat Donggo mempunyai ragam sistim mata pencarian ada yang menjadi petani, PNS, Swasta, buruh serta ada juga yang berprofesi sebagai wartawan harian,Peningkatan dalam kehidupan masyarakat donggo dari segi ekonomi adalah  terlaksananya kegiatan ekonomi pembangunan baik di bidang pertanian maupun di bidang perdagangan misalnya adanya pembukaan toko, kios bagi masyarakat Kecamatan Donggo.





Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak  nara sumber di Kecamatan donggo, maka dengan ini dampak yang terjadi akibat dari peristiwa demontrasi 1972 di Kecamatan Donggo adalah sebagai berikut :
1.      Tuan Guru H. Abdul Majid Bakry (wawancara, 12 Juli 2011)
Kehidupan masyarakat donggo cukup menigkat dengan adanya pengaruh dari peristiwa 1972, karrena peristiwa demontrasi ini membawa perubahan yang banyak di segala bidang kehidupan masyarakat Donggo dan Kabupaten Bima yaitu antara lain: pertama; perningkatan kehidupan masyarakat Donggo dan Kabupaten Bima seperti adanya pengadaan bibit padi unggul, dimana dengan adanya pengadaan padi unggul ini kebutuhan akan sandang pangan masyarakat Donggo cukup terpenuhi, kedua; pembukaan lahan kosong yang dijadikan sebagai lahan pertanian petani dan pembukuaan hutan yang dijadikan sebagai lahan hewan ternak seperti sapi, kuda, dan kerbau, ketiga; pembukuaan jalan-jalan baru seperti jalan dari sila menuju ke Mbawa, dari Desa Tumpu menuju Desa Mpili, jalan dari Desa Kala menuju Desa Punti, oleh karena itu adanya pembukaan jalan–jalan baru ini berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Donggo dan Kabupaten Bima dengan tujuan menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainya.


2.      H. Abbas Oya BA (Ketua IPMDB Jakarta / Pelaku)
Peningkatan ekonomi masyarakat donggo dalam memenuhi kebutuhanya cukup banyak, karena penduduk masyarakat Donggo mayoritasnya petani oleh karena itu kebutuhan akan sandang pangan sangat berpengaruh terhadap ekonomi, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakatnya tergantung dari ekonominya.
Dampak dari peristiwa donggo 1972 dalam kehidupan ekonomi masyarakat Donggo adalah sebagai berikut : pertama; pengadaan pada unggul, dimana dengan adanya pengadaan padi unggul ini kebutuhan masyarakat donggo meningkat sedikit demi sedikit dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kedua; pengadaan bibit sapi, dimana masyarakat donggo mendapat kesempatan dalam memelihara sapi yang digunakan sebagai alat pertanian dalam memenuhi kebutuhan khsusnya petani, ketiga; pembukaan jala-jalan baru yang menghubungkan Desa yang satu dengan Desa yang lainnya serta sebagai sarana pertanian dalam kebutuhan masyarakat Donggo, keempat; pembangunan infraktur Kecamatan seperti Kantor Camat Donggo, Camat Soro Mandi, kantor UPT Dinas P dan K, Kantor Pertanian Kecamatan, Kantor Peternakan Kecamatan, Puskesmas Kecamatan, serta kantor-kantor lainya, sehingga dengan adanya pembangunan insfraktur tersebut kehidupan masyarakat Donggo dan Kabupaten Bima dalam pelayanan kebutuhan kantor dapat terpenuhi dengan baik dan benar tanpa adanya tindakan yang diskriminasi terhadap masyarakat Donggo dan Kabupaten Bima.
2.      KABUPATEN BIMA
A.    Sasioal Dan Budaya
Dinamika sosial dan kebudayaan itu, tidak terkecuali melanda masyarakat Kabupaten Bima, walaupun luas spektrum dan kecepatannya berbeda-beda. Demikian pula masyarakat dan kebudayaan Kecamatan Donggo pernah berkembang dengan pesatnya di masa lampau, walaupun perkembangannya dewasa ini agak tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan di daerah-daerah Kabupaten Bima lainnya. Betapapun, masyarakat dan kebudayaan Kabupaten Bima yang beranekaragam itu tidak pernah mengalami kemandegan sebagai perwujudan tanggapan aktif masyarakat terhadap tantangan yang timbul akibat perubahan lingkungan dalam arti luas maupun pergantian generasi.
Ada sejumlah kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat Kabupaten Bima. Secara kategorikal ada 2 kekuatan yang memicu perubahan sosial, Petama, adalah kekuatan dari dalam masyarakat sendiri (internal factor), seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Kedua, adalah kekuatan dari luar masyarakat (external factor), seperti pengaruh kontak-kontak antar budaya (culture contact) secara langsung maupun persebaran (unsur) kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat yang harus menata kembali kehidupan mereka .
Betapapun cepat atau lambatnya perkembangan sosial budaya yang melanda, dan factor apapun penyebabnya, setiap perubahan yang terjadi akan menimbulkan reaksi pro dan kontra terhadap masyarakat yang bersangkutan. Besar kecilnya reaksi pro dan kontra itu dapat mengancam kemapanan dan bahkan dapat pula menimbulkan disintegrasi sosial terutama dalam masyarakat majemuk dengan multi kultur seperti Kabupaten Bima
B.     Politik Dan Ekonomi
Pembangunan suatu Pemerintahan Kabupaten Bima tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus dilihat dari segi politik, social budaya serta pemerataan pembangunan itu sendiri sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan pada semua lingkungan. Ketidakmerataan dalam suatu pembangunan sesungguhnya tidak terbatas dari masalah kemiskinan saja tetapi menyangkut segala bidang kehidupan masyarakat. Golongan masyarakat miskin muncul sebagai akibat perubahan struktur ekonomi menuju modern yang tidak seimbang.
Perkembangan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik yaitu modernisasi. Artinya adalah perkembangan politik terjadinya dari sistem yang kurang bagus menjadi lebih baik. Standar perkembangan politik di tandai dengan beberapa tujuan sistem politik, misalnya berhubungan dengan demokrasi, stabilitas politik, ekonomi, legitimasi kekuasaan dan persamaan derajat.
Tidak bisa kita pungkiri ternyata perkembangan politik di Kabupaten Bima diedentik dengan demokrasi, karena perkembangan berarti perubahan, artinya ada di dalamnya terjadi proses transformasi, Perkembangan politik diidentik dengan demokratisasi, demokratisasi dengan apapun varianya seringkali di klaim dengan tatanan politik yang paling ideal untuk di terapkan sebagai sistem politik yang mengalami perkembangan di seluruh Kabupaten Bima.
Di dalam kehidupan masyarakat sebagai satu sistem maka bidang ekonomi hanya sebagai salah satu bagian atau subsistem saja. Oleh karena itu, di dalam memahami aspek kehidupan ekonomi masyarakat maka perlu dihubungkan antara faktor ekonomi dengan faktor lain dalam kehidupan masyarakat tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain; faktor kebudayaan, kelompok solidaritas, dan stratifikasi sosial.
Setiap masyarakat mempunyai kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Namun ciri penting kehidupan manusia adalah tingkat perubahan yang dialaminya. Dalam mengamati perubahan ekonomi, sosial, politik, para teoritis menggunakan berbagai label dan kategori teoritis yang berbeda untuk menggambarkan ciri-ciri dan struktur masyarakat lama yang telah runtuh dan tatanan masyarakat baru yang sedang terbentuk.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A.    SIMPULAN
Dari rangkuman pembahasan yang dijelaskan dari bab sub bab dalam penyusunan skripsi ini penulis mencoba menyimpulkan dengan mengaju pada rumusan masalah di atas, oleh karena itu kesimpulan dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut :
1.      Latar belakang terjadinya peristiwa Donggo 1972 merupkan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bima, dimana peristiwa ini dimulai dengan demontrassi turun ke jalan-jalan menuju Kabupaten Bima untuk menuntut ketidakadilan terhadap kehidupan masyarakat Donggo dalam membangun infraktur dan sarana-prasarana kehidupan masyarakat Kecamtan Donggo.
2.      Dampak yang terjadi dalam kehidupan masyarkat Donggo dan Kabupaten Bima di bidang Sosial Budaya adalah dimana kehidupan masyarakat Donggo semakin baik antar warga masyarakat dari Desa yang satu ke Desa yang lain maupun desa-desa di luar kecamatan Donggo, dan menjalin hubungan yang baik antar umat beragama dengan menanamkan niai-nilai budaya yang lama tanpa ada pengaruh dari budaya orang lain.
3.      Dampak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Donggo dan Kabupaten Bima di bidang politik dan ekonomi adalah dimana sistim pemerintahan dari militerisme diganti dan sistim demokrasi melalui pemilu yang jujur dan adil (jurdil), serta adanya pembangunan sarana dan prasarana kehidupan masyarakat donggo seperti dibangun kantor-kantor pemerintahan, pembukaan jalan baru yang menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainya termasuk Kabupaten Bima pada umumnya.
B.     SARAN-SARAN
Penulisan skripsi diharapkan mampu untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang sejarah Daerah Bima khususnya Kecamatan Donggo, karena penulisan skripsi ini di susun berdasarkan hasil penelitian dan observasi selama di lapangan.
Dengan adanya skripsi ini yang berjudul dampak peristiwa Donggo 1972 terhadap kehidupan social politik Kabupaten Bima, dapat menambah wawasan mahasiswa lainnya dan sebagai acuan dalam penulisan skripsi sejarah murni.